Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Hanya MK Berhak Sebut Presidential Treshold Inkonstitusional

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai hanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu pasal dalam undang-undang (UU) bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

    Tjahjo mengatakan, anggota DPR, bahkan lembaga DPR pun tak berhak menyatakan kalau suatu pasal dalam UU ini inkonstitusional. Begitu juga partai politik (parpol) dan elemen masyarakat. Hanya MK yang punya kewenangan ini.

    “Anggota DPR tidak punya hak komentar, pasal ini soal presidential treshold bertentangan dengan UUD atau inkonstitusional, karena yang berhak menyatakan pasal bertentangan dengan konstitusi adalah MK,” kata dia, Senin (24/7).

    Kalau memang tak setuju dengan aturan ini, dan menilai kalau ambang batas pencalonan presiden serta wakil presiden dalam pilpres inkonstitusional, maka Tjahjo mempersilahkan mereka mengajukan uji materi ke MK untuk diputuskan.

    Dia menyatakan optimistis ambang batas pencalonan presiden ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Alasannya, ini sudah sesuai dengan putusan MK No.14/XI-PUU/2013. Dan sudah terbukti dua kali dalam pemilu sebelumnya.

    “Ada anggota masyarakat mau uji materi silakan. Kalau mayoritas fraksi pemerintah sepakati ambang batas, itu ada dasarnya baik UUD dan putusan MK,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo mengatakan, RUU Penyelengaran Pemilu yang telah disahkan DPR kini sedang diharmonisasi pemerintah.

    “Tanggal 24 Juli ini diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, diharmonisasi dulu sebelum dimasukkan ke Lembaran Negara untuk ditandatangan Presiden,” kata Soedarmo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…