Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

HTI Dibubarkan, Kemendagri Segera Kirimkan Radiogram ke Kesbangpol Daerah

  • Pemerintah resmi mencabut status badan hukum atau izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keputusan pemerintah itu tertuang dalam SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI yang diumumkan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

    Menyikapi keputusan pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah untuk mengawasi pelaksanaan keputusan pembubaran HTI tersebut.  

    “Sikap Kemendagri kita akan segera mengeluarkan surat radiogram kepada seluruh jajaran Kesbangpol di daerah untuk mewaspadai terhadap kemungkinan-kemungkinan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan yang akan dilakukan kelompok HTI dan pendukungnya,” kata Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Kemendagri juga mengimbau seluruh jajaran Kesbangpol di daerah untuk segera melakukan koordinasi dengan unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) terkait tindak lanjut keputusan pembubaran HTI. Dengan keluarnya keputusan pembubaran itu, maka kelompok maupun pendukung sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan simbol-simbol HTI. Bila hendak menggelar demo, maka harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberitahukan kepada kepolisian, namun bukan atas nama HTI.

    “Sudah tidak boleh digunakan lagi (logo HTI). Termasuk itu kan pencabutan dan pembubaran,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts