Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Cuti Petahana Tak Bertentangan dengan UUD 1945

  • Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal kewenangan cuti petahana yang diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada). Gugatan Ahok ini teregister dengan perkara No.60/PUU-XIV/2016.

    "Amar putusan, menolak permohonan pemohon," ujar hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan atas perkara yang diajukan Ahok di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/7).

    Dalam konklusi putusan yang dibacakan Arief dinyatakan MK berwenang memutuskan gugatan Ahok dan Ahok mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Namun, MK menilai pokok permohonan Ahok tidak beralasan menurut hukum.

    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus mengacu pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengaturan pemilihan kepala daerah, menurut MK bisa saja berbeda dengan pengaturan pilpres atau pileg.

    "Salah satu syarat pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah keseteraan antarpeserta atau kontestan dalam pemilihan meskipun tidak harus setara dalam semua hal. Namun, pengaturan dalam UU harus mencerminkan netralitas negara dalam pilkada," ujar hakim konstitusi, Anwar Usman saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

    Dalam kesetaraan dan netralitas itu, kata Anwar, MK menilai kewajiban cuti petahana tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewajiban cuti petahana untuk mencegah penyalahgunanaan jabatan dan wewenang oleh petahana yang ikut pilkada.

    "MK tidak menggeneralisasi bahwa semua petahana menyelewengkan jabatan dan wewenang, namun pengaturan cuti perlu untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara yang dapat menguntungkan petahana," terangnya.

    Mahkamah juga, kata Anwar, menegaskan bahwa apa yang terjadi selama petahana cuti tidak bisa dibebankan dan menjadi tanggung jawab petahana. Menurut Anwar, hal tersebut menghindari upaya mendiskreditkan atau mendelegitimasi petahana yang ikut pilkada.

    Lebih lanjut, Mahkamah berpandangan kewajiban cuti petahana merupakan open legal policy, sehingga pembuat UU harus memperhatikan serius pengaturan cuti petahana dalam konteks pilkada serentak agar tidak mengganggu efektivitas pemerintahan. Pasalnya, jika semua petahana maju lagi, maka mendagri harus menyediakan 34 pelaksana tugas (plt) di semua daerah selama empat sampai enam bulan.

    "Dalam batas penalaran yang wajar, selama plt gubernur, pejabat yang ditunjuk menjadi plt tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kemdagri. Demikian pula yang akan terjadi di kabupaten/kota. Keadaan demikian sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari baik di pusat dan di daerah," katanya. 

    Sebagaimana diketahui, Ahok mengajukan uji materi Pasal 70 Ayat (3) UU Pilkada ke MK pada Agustus 2016. Saat itu, Ahok masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

    Dalam permohonannya, Ahok menilai ketentuan mengenai cuti bagi kepala daerah petahana dalam UU Pilkada bertentangan dengan konstitusi karena membuat dirinya tak bisa menjabat sebagai gubernur selama lima tahun. Ia hanya akan menjabat 4,5 tahun, karena sisanya dipotong cuti selama enam bulan.

    Ahok juga menilai aturan cuti bagi petahana itu tak adil, karena aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja selama 45 hari saja diberhentikan. Sedangkan calon kepala daerah petahana yang tak masuk enam bulan karena kampanye tidak diberhentikan.

    Ahok juga menilai ada pengaturan yang berbeda soal cuti antara petahana di pilkada dengan calon presiden yang maju lagi di pilpres. Presiden yang kembali mengikuti pemilu tidak diharuskan cuti selama masa kampanye, sehingga masa jabatannya tidak berkurang.

    Menurut Ahok, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 


    Files Download :

Related Posts