Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Antisipasi Voting RUU Pemilu, Sejumlah Fraksi Larang Anggota Bepergian

  • Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu) akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (20/7/2017) besok.

    Pembahasan dibawa ke paripurna karena keputusan terhadap lima isu krusial tak kunjung disepakati pada tingkat panitia khusus.

    Lima isu yang dibawa ke paripurna, yakni ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

    Sebelumnya, Pansus telah menyepakati lima paket yang akan dipilih.

    Mengantisipasi voting RUU Pemilu di paripurna, sejumlah fraksi melarang anggotanya untuk bepergian ke luar kota atau luar negeri.

    Mereka juga diminta untuk hadir pada paripurna besok.

    Salah satunya Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, usai pleno Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi Robert J Kardinal telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi untuk bersiap menghadapi proses politik tersebut dan menghadapi apapun mekanisme pemilihannya, tak terkecuali voting.

    "Kami pastikan keseluruhan anggota yang ada hadir. Itu instruksi," kata Idrus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Tak hanya memastikan kehadiran, Golkar juga memastikan bahwa seluruh anggota fraksinya memilih opsi paket yang dikehendaki partai, yakni dengan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen.

    Demikian pula dengan Partai Keadilan Sejahtera.

    Seluruh anggota fraksi diimbau untuk tetap berada di Jakarta hingga RUU Pemilu diputuskan.

    "Sudah saya instruksikan kepada seluruh anggota Fraksi PKS agar stand by di Jakarta dan hadir paripurna pada tanggal 20 nanti. Untuk antisipasi kemungkinan teradinya voting," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

    Hal yang sama diinstruksikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar meyakini, suara satu orang anggota sangat penting. Apalagi, PKB menjadi jembatan bagi fraksi yang memilih presidential threshold 0 persen dan 20-25 persen.

    Namun, tak menutup kemungkinan PKB merapat ke opsi 20-25 persen bersama pemerintah dan beberapa partai pendukung pemerintah lainnya.

    "Terbuka 20-25 juga tergantung komunikasi. Siapa tahu enggak pakai voting nanti," kata Muhaimin.

    Partai Hanura bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi anggota fraksinya yang tak hadir dengan alasan jelas.

    Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, fraksinya akan melaporkan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang jika ada anggota fraksi yang tidak mengindahkan instruksi kehadiran dari fraksi.

    "Apalagi kalau misalkan hadir tapi punya opsi lain. Kami akan tindak tegas," kata Dadang.

    Saat ini, Hanura mendukung opsi paket A dengan presidential threshold 20-25 persen.

    Kelompok yang mendukung opsi tersebut adalah pemerintah dan empat partai pendukung lainnya, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Secara hitung-hitungan anggota, jumlah pemilih opsi tersebut masih unggul.

    "Jangan sampai kita kalah karena ketidakhadiran. Karena secara hitungan, di atas kertas menang," ujar Dadang.

    Anggota fraksi yang tak hadir, kata Dadang, bahkan bisa mendapatkan sanksi pemecatan sebagai anggota Dewan.

    "Pak Ketum yang sekarang kan tegas. Bisa diberhentikan dari anggota DPR kalau tidak mengindahkan," kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…