Kamis, 16 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Tetap Ingin Musyawarah Soal RUU Pemilu

  • Dalam pembahasan RUU Pemilu bersama DPR, Pemerintah masih bertahan dengan opsi ambang batas pencalonan presiden 20 – 25 persen. Pilihan ini tertuang dalam 5 paket, adapun keinginan pemerintah yakni pake A.

    Paket A sendiri menjelaskan kalau presidential threshold (20-25 persen). Lalu, parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu, terbuka. Kemudian, alokasi kursi (3-10 kursi), dan metode konversi suara dengan saint lague murni.

    Direktur Poldagri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, untuk klausul pencalonan ambang batas presiden atau presidential threshold sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 51 Tahun 2013.

    “Sesuai arahan dan himbauan bapak Mendagri yakni mendorong agar seluruh fraksi bisa musyawarah mufakat memilih opsi paket A,” kata dia, Senin (17/7).

    Alasannya, karena opsi ini sudah mengakomodir sebagian besar minimal 3 sampai 4 dari 5 isu krusial yang ada. Dengan demikian, kata Bahtiar, jarak posisi pandangan fraksi yang tidak memilih opsi paket A sebenarnnya sudah mendekati.

    Paket A adalah opsi yang paling moderat dan telah mengakomodir pemikiran, pandangan, bahkan kepentingan seluruh parpol. Selain itu, juga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang politik dalam negeri.

    “Yaitu terjadinya peningkatan kualitas tata kelola pemilu yang berkeadilan dan mempunyai nilai tambah, perbaikan tatakelola pemilu, serta memperkuat sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan presidensiil,” tambah dia.

    Sebelumnya, Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu antara Pemerintah dan DPR belum juga berujung pada titik temu. Masih tersisa 5 isu krusial yang tak menemui kata sepakat bersama.

    Ada lima isu krusial yang membutuhkan kesepakatan bersama, yakni presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, alokasi kursi, dan metode konversi suara. Karena itu, DPR dan Pemerintah sepakat membawa ini ke Paripurna pada 20 Juli mendatang.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…