Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Larang Ormas Lakukan Sweeping

  • Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang semua organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan aksi sweeping.

    “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang telah dilakukan aparat keamanan dan menjadi tugas pokok aparat keamanan. Termasuk sweeping, itukan tugas aparat keamanan. Berarti kalau mereka melakukan, sudah melanggar UU ini,” kata Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo, Jumat (14/7/2017).

    Menurutnya, ormas yang menjalankan razia maka mereka telah melakukan pelanggaran tingkat sedang sesuai dengan Perppu tersebut. Jika razia tersebut dilakukan oleh satuan ormas di daerah, maka sanksi akan diberikan oleh pemerintah terhadap pengurus pada tingkat nasional.

    Selain itu, menurutnya, sanksi yang diberikan kepada ormas tidak akan berlaku secara parsial, namun menyeluruh. Pemberian sanksi pidana akan dilakukan jika ormas terkait kembali melakukan aksi razia setelah diberikan teguran tertulis. Kemudian peringatan dan pemberhentian kegiatan ormas.

    “Jadi, bukan langsung kita pidanakan juga. Mekanisme itu tetap berlaku,” ujarnya.

    Berdasarkan catatannya, saat ini ada lebih dari 7.000 ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan dari jumlah tersebut, beberapa disinyalir pernah melakukan pelanggaran, namun ia sendiri tidak menyebutkan ormas mana saja yang melanggar. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…