Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingin Hal-Hal Yang Sudah Baik di Pemilu Lalu Layak dan Patut Dipertahankan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hal-hal baik yang sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu layak dan patut dipertahankan demi penguatan sistem demokrasi di Tanah Air. Demikian dikatakan Tjahjo saat menyampaikan pendapat pemerintah pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama RUU tentang Pemilu dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (13/7/2017).     

    Penilaian itu disampaikan Tjahjo terkait  masih adanya lima isu yang masih belum mendapatkan kata sepakat dari seluruh fraksi di DPR terhadap RUU Pemilu yang akan disahkan. Adapun kelima isu tersebut masing-masing soal presidential threshold, ambang batas parlemen, system pemilu anggota DPR dan DPRD, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode konversi suara.

    “Pemerintah berpandangan bahwa hal-hal baik yang telah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya dan telah dipraktikkan dalam beberapa Pemilu patut dan layak untuk dipertahankan,” kata Tjahjo.

    Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, Pemerintah setuju dengan pandangan fraksi-fraksi yang memiliki pandangan mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional, peningkatan ambang batas parlemen dari 3,5 persen menjadi 4 persen, dan pandangan yang ingin tetap mempertahankan alokasi kursi per dapil (3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Pemerintah juga setuju untuk memilih metode konversi suara yang lebih moderat, yaitu Sainte Lague (murni) dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, dan seterusnya.

    Terpisah, sesuai rapat kerja bersama Pansus RUU Pemilu DPR, Tjahjo mengaku heran soal masih adanya pandangan yang meributkan presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara. Terlebih terhadap pandangan yang ingin presidential threshold nol persen. Bukankah pelaksanaan presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sudah berjalan baik dalam dua periode Pemilu sebelumnya?

    “Ini namanya kemunduran pemahaman demokrasi. Kita ingin maju, ingin memperkuat sistem demokrasi. Keseimbangan antara DPR RI dan Pemerintah,” tegasnya.

    Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Pansus DPR, kemarin, dinyatakan selesai. Pemerintah dan DPR sepakat membawa lima paket isu krusial RUU Pemilu ke paripurna 20 Juli mendatang.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…