Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tjahjo: RUU Pemilu Untuk Konsolidasi Demokrasi

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum, yang telah bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah melalui diskusi, pembahasan, dan perdebatan gagasan yang sangat panjang dan telah menyelesaikan 3.055 Daftar Inventarisasi masalah dalam jangka waktu yang sangat singkat kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal disampaikan pada rapat Pansus DPR RI Kamis (13/7).

    “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya diperlukan sebuah upaya penataan regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019,” katanya.

    Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang merupakan penyatuan dari 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 4 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diharapkan mampu menghadirkan tatanan hukum, dan tata kelola Pemilu yang berkualitas, memberi kepastian hukum yang berkeadilan, dan memberi manfaat bagi penguatan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan presidensiil.

    “Pemerintah sangat mendukung upaya konsolidasi demokrasi melalui penataan regulasi Pemilu. Beberapa norma yang tertuang dalam RUU tentang Pemilihan Umum, merupakan hasil pemikiran, gagasan, niat, dan semangat yang sama antara Pemerintah dan Pansus DPR RI yang telah berupaya menghasilkan RUU Pemilu yang mendukung percepatan pembangunan demokrasi di Indonesia. Kita telah berupaya secara bersungguh-sungguh menempuh jalan musyawarah mufakat untuk mengatasi berbagai perbedaan pemikiran pada saat pembahasan berbagai norma pengaturan dalam RUU ini. Perbedaan tersebut memberi makna bahwa kita semakin matang dalam berdemokrasi,” jelasnya.

    Oleh karena itu menurutnya, terhadap 5 (lima) substansi yang tersisa hingga pelaksanaan Rapat Pansus yaitu: Presidential threshold; Ambang batas parlemen; Sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD; Alokasi kursi per daerah pemilihan (district magnitude); dan Metode konversi suara,-- pada prinsipnya Pemerintah memahami dinamika pandangan fraksi-fraksi terhadap kelima substansi tersebut.

    “Pemerintah sejak awal berupaya menjaga agar norma-norma pengaturan dalam RUU ini memberi nilai tambah atau memberi dampak kemajuan dalam pembangunan sistem politik ketatanegaraan,” ujarnya.

    Kepada Bergelora.com dilaporkan, Pemerintah  berpandangan bahwa hal-hal baik yang telah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya dan telah dipraktikkan dalam beberapa Pemilu patut dan layak untuk dipertahankan.

    Oleh karena itu, Pemerintah setuju dengan pandangan fraksi-fraksi yang memiliki pandangan mempertahankan presidential threshold 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional karena presidential threshold telah teruji dilaksanakan dalam 2 (dua) kali Pemilu yang telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin nasional yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen 8 suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

    Ambang Batas Parlemen Ambang batas parlemen merupakan salah satu instrumen yang positif dan teruji mampu mengkonsolidasikan fragmentasi kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, Pemerintah setuju peningkatan ambang batas parlemen yang dalam UU sebelumnya 3,5% menjadi 4%.

    Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Pemerintah memahami perbedaan pandangan antara sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. Oleh karena itu, Pemerintah telah menawarkan jalan tengah melalui sistem proporsional terbuka terbatas.

    “Namun setelah mendengar dan mendalami alasan-alasan sosiologis dalam praktik sistem Pemilu kita, maka untuk Pemilu 2019 Pemerintah setuju masih menggunakan sistem proporsional terbuka,” katanya.

    Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan Alokasi kursi per daerah pemilihan (district magnitude) merupakan instrumen untuk memperkuat sistem kepartaian dan mendekatkan jarak antara calon legislator dengan konstituen. Semakin besar alokasi kursi per daerah pemilihan maka semakin jauh jarak antara calon legislator dengan konstituen serta cakupan daerah pemilihannya akan menjadi semakin luas.

    “Namun demikian, perubahan alokasi kursi berkorelasi langsung terhadap penataan daerah pemilihan. Jika terjadi perubahan alokasi kursi maka berpotensi mengubah daerah pemilihan secara drastis. Hal tersebut tentunya kurang mendukung kesinambungan hubungan konstituen dengan calon legislator. Untuk itu, Pemerintah setuju tidak dilakukan perubahan alokasi kursi, yaitu 3-10 kursi untuk DPR RI dan 3- 12 kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” jelasnya.

    Tentang metode Konversi Suara Tjahjo Kumolo juga menjelaskan, Pemerintah berpandangan bahwa metode konversi suara sangat substantif untuk menghasilkan metode hitung yang berkeadilan. Artinya, jumlah perolehan 11 suara mestinya berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi. Berdasarkan hasil penelitian dan simulasi yang dilakukan oleh Tim Pemerintah terhadap berbagai metode konversi suara yang digunakan oleh beberapa negara demokrasi, data menunjukkan bahwa metode konversi suara Kuota Hare sudah sejak lama ditinggalkan.

    “Semula Pemerintah menawarkan metode Sainte Lague (modifikasi). Pemerintah sangat menghargai sikap fraksi-fraksi yang berkompromi untuk memilih metode konversi suara yang lebih moderat yaitu Sainte Lague(murni) dengan bilangan pembagi 1 (satu); 3 (tiga); 5 (lima); dan seterusnya,” jelasnya.

    Bagi Pemerintah, pemilihan metode konversi suara inilah yang menjadi nilai tambah dalam RUU ini karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia metode ini menjadi pengaturan UU Pemilu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…