Minggu, 21 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Rapat dengan Pansus RUU Pemilu, Mendagri: Pemerintah Buka Kompromi

  • Pemerintah diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu kembali menggelar rapat di DPR. Rapat ini digelar untuk membahas sisa isu krusial RUU Pemilu yang belum juga diputuskan hasilnya.

    Pembahasan isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu memang masih alot. Bahkan antarpartai pendukung pemerintah belum satu suara terkait paket isu krusial tersebut. Tjahjo menyebut pemerintah membuka peluang kompromi dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

    "Pasti dong. Kompromi, (presidential treshold) 20-25 juga fraksi dan partai yang kompromi. Parliamentary treshold 5 juga kompromi, toh bisa menerima 5 atau 4," kata Tjahjo sebelum rapat dengan Pansus Pemilu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

    Tjahjo mengatakan pemerintah tetap ingin presidential treshold berada di angka 20-25 persen. Dia menambahkan agar pembahasan isu krusial dibahas secara musyawarah mufakat.

    "Ingin musyawarah mufakat. Tapi kami tetap bertahan di 20-25 persen," terang Tjahjo.

    Meski belum ketok palu, Tjahjo optimistis angka presidential treshold atau ambang batas capres itu bisa dipenuhi. Salah satu alasannya, selama dua kali Pilpres berjalan baik dan lancar dengan besaran angka tersebut.

    "Belum ketuk palu, ya harus optimis. Itu hal yang sudah baik diubah, 20-25 persen sudah dua kali pilpres jalan dengan baik. Tidak calon tunggal. Dua kali pilkada serentak juga tidak masalah. Hal yang sudah baik, kenapa diubah, intinya di situ," ujar dia.

    Dia berharap angka presidential treshold 20-25 persen bisa dipenuhi. Soal ambang batas presiden ini pemerintah tidak mau berkompromi.

    "Ini sistem, menurut saya tidak pakai diskonlah," tegasnya.

    Seperti diketahui, masalah ambang batas capres sampai sekarang masih deadlock. Beberapa fraksi sudah ada yang menginginkan berada di angka tengah yakni 10-15 persen meski Partai Demokrat tetap menginginkan presidential threshold dihapus. Namun pemerintah bergeming dan tetap ingin berada di angka 20-25 persen.

    Pansus RUU Pemilu pun sepakat membawa lima paket isu krusial yang akan dibahas dengan pemerintah. Lima paket tersebut adalah:

    Paket A
    1. Presidential threshold: 20-25 persen
    2. Parliamentary threshold: 4 persen
    3. Sistem Pemilu: terbuka
    4. Dapil magnitude DPR: 3-10
    5. Metode konversi suara: sainta lague murni

    Paket B
    1. Presidential threshold: 0 persen
    2. Parliamentary threshold: 4 persen
    3. Sistem Pemilu: terbuka
    4. Dapil magnitude DPR: 3-10
    5. Metode konversi suara: kuota harre

    Paket C
    1. Presidential threshold: 10-15 persen
    2. Parliamentary threshold: 4 persen
    3. Sistem Pemilu: terbuka
    4. Dapil magnitude DPR: 3-10
    5. Metode konversi suara: kuota harre

    Paket D
    1. Presidential threshold: 10-15 persen
    2. Parliamentary threshold: 5 persen
    3. Sistem Pemilu: terbuka
    4. Dapil magnitude DPR: 3-8
    5. Metode konversi suara: sainta lague murni

    Paket E
    1. Presidential threshold: 20-25 persen
    2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
    3. Sistem Pemilu: terbuka
    4. Dapil magnitude DPR: 3-10
    5. Metode konversi suara: kuota harre 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…