Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus RUU Pemilu Akan Putuskan Lima Opsi Isu Krusial

  • Panitia khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) bersama pemerintah melakukan rapat kerja untuk mengambil keputusan terhadap lima opsi paket yang telah disiapkan kemarin.

    Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, dari lima opsi paket itu, pansus juga sepakat tidak melakukan jajak pendapat atau voting dalam pengambilan keputusan.

    "Kalau tidak ada mufakat salah satu opsi maka kelima-limanya dibawa ke paripurna biar nanti seluruh anggota terlibat memutuskan opsi mana yang akan diambil," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7). 


    Dengan demikian, kata Yandri, jika hasil musyawarah mengerucut satu opsi paket, maka RUU Pemilu akan disetujui dalam rapat kerja. Namun, jika masih menyisakan dua atau tiga paket, maka keputusan akan dibawa dalam rapat paripurna.

    "Kalau tidak ketemu titik temu masih menyisakan dua tiga paket, maka internal pansus sepakat lima-limanya (paket) dibawa ke paripurna," kata dia.

    Menurut Yandri, saat ini terdapat tiga opsi yang cenderung menjadi pilihan para fraksi. Ketiga opsi paket itu adalah paket A, C dan E.

    Paket A yaitu ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara saint lague murni.

    Paket C yaitu ambang batas presiden 10/15 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara kuota harre.

    Paket E yaitu ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 3,5 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara kuota harre.

    Sementara, paket B yang terdiri dari ambang batas presiden nol persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara kuota harre disebut jika ada pertimbangan dan hal mendasar.

    Pemerintah Tunggu Pandangan Mini Fraksi

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sikap pemerintah masih menunggu paparan pandangan mini fraksi yang akan disampaikan dalam rapat kerja siang ini.

    "Setelah mendengarkan bagaimana petanya, opsi mana yang akan diambil, baru pemerintah akan mengambil sikap pendapatnya," kata Tjahjo sebelum rapat.

    Tjahjo menegaskan, pemerintah tetap pada sikap di angka ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen.

    Menurutnya, tidak ada jalan tengah dalam angka ambang batas presiden. Sebab, angka 20/25 persen yang diajukan, sudah teruji pada pemilu sebelumnya. Namun, dia mengklaim pemerintah tidak memaksa.

    "Beda pun kami menghargai. Hanya pemerintah tidak ngotot, hal yang baik sudah lah, kenapa harus diubah?" ujar Tjahjo.

    Hingga kemarin, enam fraksi partai pendukung pemerintah disebut telah sepakat dengan angka ambang batas presiden sebesar 20/25 persen sesuai dengan sikap pemerintah.

    Enam partai itu adalah PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura. Sementara PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS tetap di angka nol persen. Sedangkan, isu krusial lain hampir semua menyepakati kecuali metode konversi suara dan alokasi kursi per dapil.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…