Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Tiga Kesepakatan RUU Pemilu di DPR

  • Meski pembahasan lima isu krusial dalam RUU Pemilu belum mencapai titik temu, namun lobi DPR dengan pemerintah telah menyepakati tiga hal yang berujung pada pengambilan keputusan.

    Demikian dikemukakan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy di Gedung DPR di tengah upaya kedua pihak melakukan lobi untuk musyawarah mufakat.

    Rapat yang berlangsung kemarin hingga pukul 23.00 WIB bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sepakat menunda pengambilan keputusan terhadap isu krusial.

    "Rapat kita skors untuk lobi-lobi ketua kelompok fraksi kapoksi bersama dengan pemerintah, namun menyepakati tiga hal," ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut, Selasa (11/7).

    Pertama, Pansus menyepakati tidak ada penundaan pengambilan keputusan di tingkat II dan penetapan RUU Pemilu menjadi UU tetap dilaksanakan pada 20 Juli 2017.

    Kedua, Pansus bersama pemerintah sepakat pengambilan keputusan tingkat I yang berisi tentang pandangan mini fraksi akan digelar pada Kamis (13/7) pukul 13.00 WIB.

    "Ketiga, Pansus sepakat mengadakan rapat internal pada Rabu esok untuk menyepakati sikap Pansus terhadap lima isu krusial sehingga nanti apa yang akan diputuskan oleh internal Pansus, itulah yang akan diambil keputusannya," ujarnya.

    Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dari lima isu krusial, empat sudah mulai mengerucut.

    "Kamis nanti akan ada pandangan mini fraksi, dan pemerintah juga akan menyampaikan pendapat," katanya.

    Diketahui, keempat isu krusial itu adalah: sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi dan ambang batas parlemen. Sementara, terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential Threshold) masih sulit mencapai titik temu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…