Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Empat dari Lima Isu RUU Pemilu Mulai Mengerucut

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kalau empat dari lima isu krusial RUU Pemilu sudah mulai berujung pada titik temu. Hanya soal ambang batas pencalonan Presiden saja yang dinilai perlu musyawarah kembali.

    "Jadi yang empat diam-diam semua fraksi itu sudah tidak ada sekat bahwa ini fraksi pemerintah ini nggak, tapi yang satu ini kan kepentingan politik jangka panjang," ujar dia di Komplek Istana Negara, Selasa (11/7).

    Dia menyampaikan pemerintah dan Panitia Khusus RUU Pemilu di DPR akan membahas masalah presidential threshold dan empat isu lainnya dalam RUU Pemilu pada Kamis (13/7) mendatang. Dalam agenda tersebut, pemerintah akan mendengarkan masukan seluruh fraksi.

    Pemerintah berharap RUU Pemilu ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. "Kalau tidak bisa musyawarah ada dua opsi. Pertama, dibawa ke paripurna untuk voting, atau kedua, pemerintah menyatakan pendapat," jelas Tjahjo.

    Lebih lanjut, isu presidential threshold merupakan isu yang paling sulit diputuskan lantaran menyangkut kepentingan politik jangka panjang. Masih belum tercapainya kesepakatan terkait isu tersebut karena adanya perbedaan sikap antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR.

    Pemerintah, kata Tjahjo, ingin agar ambang batas pencalonan presiden tetap seperti sebelumnya yakni 20-25 persen. "Pemerintah hanya mengimbau, silahkan saja itu hak partai, kalau mau 0 persen, dan partai ini mau 10 persen, lainnya sekian persen, terserah saja. Tapi kami ingin yang sudah baik dipertahankan ," kata dia.

    Menurut dia, ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sudah disepakati selama ini terbukti berjalan demokratis dan tak bermasalah. Tjahjo mengatakan, pembahasan isu presidential threshold bukanlah terkait pada persoalan apakah pemerintah ingin atau tidak untuk memberikan diskon di bawah 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

    "Ini kan bukan masalah diskon," ucapnya.

    Tjahjo menyampaikan, pemerintah tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen lantaran dinilai sebagai sistem yang efektif. "Ini masalah sistem yang kita sudah sepakat, sistem kuat masih kita pertahankan untuk bangun sistem presidensial yang lebih efektif," kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…