Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Pres-T, Mendagri Sebut Pemerintah Ingin Kualitas Demokrasi Terjaga

  • Pemerintah menginginkan kualitas demokrasi terjaga dalam Pemilu 2019. Karena itu, pemerintah bergeming dengan keinginan beberapa fraksi agar angka presidential threshold (Pres-T) 10 persen kursi DPR atau 15 persen suara sah nasional hasil pemilu sebelumnya.

    Angka Pres-T tetap diharapkan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) dapat mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    "Ini bukan masalah kompromi ya. Jadi, pemerintah tidak punya kepentingan politik apa-apa. Pemerintah ingin jaga kualitas demokrasi," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat ditanya kemungkinan pemerintah kompromi dengan usulan Pres-T 10 persen hingga 15 persen, Senin (10/7).

    Tjahjo juga menegaskan, pemerintah menolak usulan Pres-T dihapuskan. Menurutnya, UUD 1945 tidak melarang adanya Pres-T.

    "Jika ditelusuri dalam risalah amandemen ketiga UUD 1945, tidak ditemukan dialektika pengamandemen konstitusi yang melarang penggunaan presidential threshold. Jadi kalau pemerintah mengajukan opsi (Pres-T) 20 persen hingga 25 persen itu konstitusional," tegasnya.

    Seperti diketahui, masalah Pres-T menjadi salah satu isu krusial pembahasangan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) antara pemerintah dan DPR. Belum ada kesepakatan terkait angka Pres-T.

    Pengesahan RUU Pemilu dijadwalkan pada 20 Juli 2017. RUU ini nantinya dasar pelaksanaan Pemilu 2019. RUU Pemilu menyatukan tiga UU yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    "Saya harap sampai 20 Juli ada kata sepakat dari 10 parpol yang punya komitmen untuk mengawal kualitas demokrasi dan peningkatan kualitas sistem presidensiil," kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…