Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kenaikan Dana Parpol Diyakini Tidak Menambah Lahan Korupsi

  • Rencana penambahan dana bantuan untuk partai politik (parpol) diyakini tidak akan menambah lahan korupsi. Seluruh pihak diharapkan dapat berpikir positif atas parpol.

    "Kita harus berpikir positif, karena apapun rekrutmen presiden, DPR, DPRD, kepala daerah itu lewat parpol," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat (7/7).

    Menurutnya, tidak ada parpol yang memerintahkan kadernya melakukan korupsi. "Saya yakin partai tidak ada program korupsi, saya yakin pasti bersih, yang ada kan oknum-oknumnya. Saya kira, harus dipisahkan hal ini," ujarnya.

    Tjahjo sendiri optimistis parpol akan mempertanggungjawabkan pemberian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kajian penambahan anggaran parpol, lanjut Tjahjo, telah berlangsung cukup lama. Artinya, wacana kenaikan tersebut bukan berlangsung mendadak. Karenanya, pandangan bahwa rencana kenaikan anggaran merupakan bagian lobi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dinilai tidak relevan. "Tidak ada hubungannya," tegas Tjahjo.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai, naiknya bantuan parpol bakal memuluskan pembahasan RUU Pemilu.

    "Kalau ini direalisasi, ini merupakan hal yang menuju pembicaraan RUU Pemilu lebih mulus. Karena memang kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik," kata Agus.

    Kenaikan dana parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 nantinya dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Revisi PP tengah diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM.

    Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo mengatakan, jika PP 5/2009 rampung segera, maka anggaran bantuan parpol dapat direalisasikan pada 2017.

    "Kalau lambat sudah melewati pembahasan APBN-P 2017, nanti ke 2018," kata Soedarmo.


    Files Download :

Related Posts