Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bagaimana jika Hingga Akhir Juli RUU Pemilu Belum Kelar?

  • Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu belum juga rampung.

    Padahal tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah harus dilaksanakan paling tidak akhir Juli ini.

    Karena sesuai Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, tahapan pemilu paling lambat harus dilaksanakan 22 bulan dari jadwal pemungutan suara yakni April 2019.

    Menghadapi kondisi yang ada, penyelenggara pemilu mengambil langkah terobosan, dengan menyusun sejumlah draft Peraturan KPU yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu 2019 dengan dua acuan.

    Yaitu berdasarkan undang-undang pemilu yang masih berlaku dan berdasarkan RUU Pemilu yang hingga kini pembahasannya masih menyisakan lima isu krusial. Di antaranya draft PKPU tentang Tahapan Pemilu 2019.

    "KPU mengajukan tahapan dua draft, itu satu draft (berdasarkan,red) undang-undang kondisi mutakhir dan undang-undang yang masih berlaku. Kan dasarnya dua itu. UU Pemilu (UU Nomor 8/2012,red) masih berlaku, termasuk UU Pemilihan Presiden (UU Nomor 42/2008,red) karena belum ada yang mencabut," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

    Meski demikian, Hasyim berharap DPR dapat segera merampungkan pembahasan RUU Pemilu dalam waktu dekat.

    Karena untuk penyusunan sejumlah PKPU lainnya tetap membutuhkan kehadiran undang-undang yang baru.

    "KPU berharap undang-undang ini harus segera diputuskan, karena banyak hal yang secara teknis kemudian harus diatur pedoman teknisnya oleh KPU," ucapnya.

    Saat ditanya apa konsekuensi jika UU Penyelenggaraan Pemilu tidak juga rampung sampai akhir Juli mendatang, Hasyim menyatakan tentu dalam hal ini yang paling dirugikan adalah partai politik.

    "Ini kan undang-undang untuk pemilu. Nah pemilu itu pesertanya partai politik. Maka yang paling merasakan sesungguhnya ya parpol itu sendiri. KPU ini kan ibarat event organizer (EO) perkawinan. Nah dalam pemilu itu mantennya partai. Karena itu mantennya harus siap, demikian juga kami harus siap," pungkas Hasyim.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…