Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Penyusunan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Terancam Berantakan

  • Penyusunan anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 terancam berantakan. Pasalnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sudah harus dimulai pekan depan.

    Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat menyusun anggaran tahapan pemilu untuk dimasukkan dalam RAPBN 2018, karena undang-undang pemilu yang baru belum juga disahkan. Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hingga saat ini masih menyisakan lima isu krusial.

    "Ada satu hal yang belum ada gambaran jelas dari pihak yang punya otoritas anggaran, karena pembiayaan kan harus menggunakan asumsi dan cara berpikirnya harus menggunakan undang-undang baru (UU Penyelenggaraan Pemilu,red)," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

    Menurut Hasyim, penyelenggara tidak bisa menyusun anggaran tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena besaran anggarannya akan sulit untuk diprediksi.

    "Jadi meski undang-undang lama masih berlaku, tapi menjadi tidak predictable. Padahal anggaran harus bisa diprediksi berapa besarannya, berapa jangka waktunya. Dalam konteks anggaran harus ada cara pandang itu," ucapnya.

    Besaran anggaran sulit diprediksi karena dalam pemilu kali ini disebut pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan serentak. Sementara dalam undang-undang sebelumnya, pelaksanaan kedua pemilu tersebut dilakukan secara terpisah.

    "Jadi selain karena keserentakan, juga dari segi waktu tahapannya juga kan berbeda. Itu hitungannya harinya, waktunya berbeda. Jadi pasti ada konsekuensi anggaran. Misalnya, satu kegiatan itu berapa orang yang terlibat, berapa lama jangka waktunya dan juga beban kerjanya. Nah untuk hal ini (pembahasan anggaran tahapan pemilu,red) minggu depan ada undangan konsinyering (dari DPR,red)," pungkas kata Hasyim.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…