Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Demokrasi Tak Ditentukan Banyaknya Capres dan Cawapres

  • Presidential threshold (Pres-T) dinilai tetap dibutuhkan pada Pemilu 2019. Pres-T juga dianggap tidak mereduksi demokrasi.

    “Pres-T tidak mereduksi esensi atau substansi demokrasi. Esensi/substansi demokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya/kuantitas capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (26/6).

    Menurut Tjahjo, Pres-T mendorong peningkatan kualitas calon pemimpin bangsa yang sejalan dengan penguatan demokrasi. “Termasuk konsolidasi demokrasi,” tegasnya.

    Diketahui, Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pres-T menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

    RUU ini setelah disahkan, menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. RUU Pemilu menyatukan tiga UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Tjahjo menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Artinya, ketentuan Pres-T 20 persen kursi atau 25 persen suara itu masih sah dan berlaku.

    “RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Sehingga dengan demikian, tidak benar jika dikatakan (Pres-T) bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…