Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Koalisi Kawal Pemilu Tolak 6 Isu di RUU Pemilu

  • Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak enam isu penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Koalisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menolak isu tersebut.

    Koalisi terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat demokrasi, di antaranya Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Komite Pemantau Legislatif (Kopel),  Rumah Kebangsaan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDE) Inisiatif, Tranparency International Indonesia (TII), Koalisi Perempuan Indonesia, PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ansipol Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yappika dan lainnya.

    "Kami menolak enam isu di RUU Pemilu dan minta Presiden Jokowi menolak melalui Kemdagri, Kemkumham, dan Kemkeu sehingga terbentuk kerangka hukum pemilu yang menjamin kompetisi pemilu jujur, adil, dan demokratis," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Senin (12/6).

    Berikut enam isu yang ditolak oleh koalisi.

    1. Penambahan Jumlah Kursi DPR.
    Pansus RUU Pemilu dan Kemdagri sudah menyepakati penambahan kursi DPR sebanyak 15 dari 560 menjadi 575. Penambahan ini tidak akan mengatasi ketidakadilan distribusi kursi DPR ke provinsi sebab dilakukan tanpa prinsip dan parameter yang jelas dan akuntabel mengenai bagaimana kursi akan dialokasikan ke provinsi.

    Bahkan menurut penelitian IBC, penambahan kursi ini akan menambah beban keuangan negara sebesar Rp 59 miliar per tahun. Perinciannya terdiri dari gaji, tunjangan, kendaraan dinas, staf ahli, dana reses, dan rumah aspirasi. Poin ini penting untuk ditolak presiden karena sangat tidak produktif dibandingkan uang Rp 56 miliar untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang masih belum merata. Penambahan itu juga semakin menjauhkan konsep bikameral yang setara sekaligus melemahkan sistem presidensial karena presiden mudah di-impeach.

    2. Pembiayaan Pelatihan Saksi oleh Negara.
    Koalisi menilai, usulan agar pelatihan saksi dibiayai oleh negara dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak sesuai dengan desain dan tugas lembaga penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dengan mengedepankan sikap nonpartisan, netral, dan imparsial.

    Sedangkan pelatihan saksi partai politik atau saksi peserta pemilu adalah tugas sebagai peserta pemilu yang harus dilandasi semangat ideologis untuk mengawal suaranya sebagai kontestan pemilu. Oleh sebab itu, materi yang diusulkan oleh fraksi partai politik di Pansus RUU Pemilu, dan juga disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, telah mencampuradukkan posisi dan peran penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Selain itu, pendanaan tersebut memberikan tanggungjawab lebih kepada presiden sebagai pengusul APBN. Jika beban anggaran terlalu besar, maka presiden dianggap tidak mampu memanajemeni keuangan negara.

    3. Sistem Pemilu Tertutup Maupun Terbuka Terbatas.
    Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada praktiknya adalah sistem pemilu tertutup. Sistem ini menegasikan hak pemilih untuk memilih calon yang dikehendakinya dan merupakan langkah mundur atas perjuangan reformasi yang menghendaki akuntabilitas antara calon yang dipilih dengan pemilih yang diwakilinya. Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas akan sulit dipahami pemilih dan hanya kamuflase untuk membohongi pemilih. Sistem ini juga memperlihatkan dominasi partai dibandingkan rakyat pemilih yang ujungnya akan menjauhkan anggota legislatif terpilih dengan konstituennya.

    4. Sistem Pencalonan DPD yang Bertentangan dengan Konstitusi.
    Pansus RUU Pemilu dan Kemdagri mengusulkan pencalonan DPD diubah. Bakal calon anggota DPD tidak lagi mengumpulkan dukungan KTP sebagai syarat pencalonan, tapi diseleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh gubernur, kemudian dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD Provinsi. Pilihan ini jelas melemahkan DPD, dan tidak sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

    UUD 1945 juga menjamin bahwa pemilu untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pola seleksi yang diajukan Pansus RUU Pemilu dan pemerintah jelas telah mendistorsi keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin Konstitusi.

    5. Menaikan Ambang Batas Perwakilan (Parliamentary Threshold).
    Ambang batas perwakilan dalam perjalanan pemilu Indonesia terbukti tidak berkorelasi langsung dengan penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen. Sebaliknya, ambang batas perwakilan akan membawa konsekwensi langsung pada terbuangnya suara sah yang sudah diberikan oleh pemilih di TPS (wasted votes). Oleh karena itu untuk menghargai setiap suara pemilih yang sudah diberikan dalam pemilu, kami menolak dinaikannya ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold.

    6. Diberlakukannya Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)
    Sebagain partai politik yang masih menginginkan ambang batas pencalonan presiden tidak relevan lagi dengan pelaksanaan pemilu serentak. Karena, tidak ada lagi angka ambang batas suara yang bisa dijadikan pedoman untuk ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena pemilunya serentak. Jika dipaksakan, ketentuan ini akan memberikan ketidakadilan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Pilihan ini bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, termasuk mengikat pembuat undang-undang.


    Files Download :

Related Posts