Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: RUU Pemilu Harus Selesai Juni 2017

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu harus selesai bulan Juni. Kalau belum muncul kata sepakat dan belum rampung, maka Pemilu 2019 tetap akan mengacu pada UU Pemilu yang lama.

    Demikian disampaikan Mendagri saat berada di UGM Jumat (9/6) petang. Menurutnya, masih ada tiga poin pembahasan yang menjadi perdebatan di DPR. Poin tersebut adalah sistem pemilu dengan opsi terbuka, tertutup, atau penggabungan keduanya, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), serta ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold).

    Dikatakan Mendagri, ambang batas pencalonan presiden dalam Undang Undang Dasar (UUD) sudah jelas disebutkan bahwa calon presiden bisa diusung oleh satu partai politik (parpol) atau gabungan Parpol. Oleh sebab itu, pemerintah mengajukan ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen suara.

    Sedang untuk parlemen, pemerintah mengusulkan adanya kenaikan dari 3,5 persen.

    "Terserah masing-masing fraksi mau mengajukan 4 atau 5 persen suara, pemerintah tegas meminta di atas 3,5 persen. Saya mohon, DPR bisa mempercepat penyelesaian pembahasan revisi UU Pemilu ini, sebab, harus sudah diundangkan pada akhir Juni,” katanya.

    Namun, jika pada akhir Juni revisi UU Pemilu itu juga belum selesai, maka pemerintah memutuskan bahwa Pemilu yang akan datang, tetap menggunakan UU Pemilu yang lama.

    "Ya sudah, terpaksa pakai UU yang lama, kalau Juni tidak selesai," katanya.

    Tjahjo Kumolo bahkan mengatakan, DPR seharusnya bisa memutuskan cepat, entah dengan cara musyawarah, ataupun voting.

    “Saya kan juga berpengalaman di bidang politik, di DPR, jadi, seharusnya sudah bisa diputuskan baik pakai musyawarah ataupun voting. Sebab UU itu menjadi landasan penyusunan Peraturan KPU,” tegasnya.

    Menurut Tjahjo, sulitnya muncul kompromi dalam revisi UU Pemilu itu memang terkait dengan strategi partai menuju Pemilu Presiden. Namun, DPR juga harus mengedepankan urgensi UU ini untuk tahapan Pemilu 2019.


    Files Download :

Related Posts