Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Ingin “Presidential Threshold” 20-25%

  • Pemerintah menginginkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu Presiden 2019 sebesar 20-25 persen. Dengan begitu calon presiden yang akan diajukan betul-betul diusung oleh partai politik yang teruji. “Pemerintah inginnya presidential threshold dalam kisaran 20-25 persen,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, seusai melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).

    Mendagri menyebutkan suatu partai untuk bisa menentukan calon presiden harus teruji dulu. “Jangan partai baru, baru ikut sekarang langsung mencalonkan presiden, kan nggak pas. Saya nggak sebutlah partai apa, tapi kan ada juga itu. Harusnya diuji dulu,” tutur Tjahjo. Ia menyebutkan saat ini di Pansus RUU Pemilu DPR ada dua kelompok yang menginginkan ambang batas presiden nol persen dan kelompok yang menginginkan 20-25 persen.

    Masih ada 3-4 partai fraksi yang masih ingin nol persen, tapi sebagian besar menginginkan 20-25 persen. Sementara itu untuk ambang batas DPR atau parlemen, Tjahjo mengatakan ada kesepakatan antara 4-5 persen. “Disepakati apakah di atas empat atau di bawah 5, jadi pada posisi antara 4 dan 5,” ucapnya. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Rapat Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin (5/6) meneruskan pembahasan isu-isu krusial yang belum diselesaikan dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja. “Masih ada yang ditunda dibahas seperti penentuan sistem pemilu karena masih ada fraksi yang menginginkan sistem terbuka, tertutup, dan opsi dari pemerintah kan beda,” kata Mendagri, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin.

    Selain itu, menurut Mendagri, mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas partai politik mengajukan calon presiden, kursi anggota DPR, tinggal menyelesaikan simulasi pemerintah dan DPR terkait sisa suara. Mengenai jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang, Tjahjo mengatakan sudah disepakati. “Kami juga sudah usulkan tambahan tiga untuk Kaltara,” ujarnya. Dia menjelaskan, penambahan kursi anggota DPR sudah disepakati antara Pansus dan pemerintah dengan rincian lima disepakati usulan pemerintah dan 10 terserah Pansus Pemilu.

    “Lima itu untuk kursi yang mahal di Provinsi Riau ditambah satu kursi, Provinsi Kepulauan Riau ditambah satu kursi, dan tiga kursi di Daerah Otonomi Baru seperti Kalimantan Utara karena di Pemilu 2014 mengambil kursi dari Kalimantan Timur,” ujarnya. Sementara itu terkait besaran daerah pemilihan (Dapil), ada dua opsi yang mau dipilih namun pemerintah akan tetap menggunakan sistem yang lama yaitu 3-10. Namun, menurut Mendagri, pemerintah tetap mempersiapkan simulasinya dalam menentukan besaran Dapil.

    “Saya akan menggunakan pola yang lama yaitu 3-10,” katanya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus meminta pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan, serta segera mengesahkan RUU Pemilu. “Pernyataan tentang penyelesaian RUU Pemilu sudah mundur- mundur terus. Padahal itu bisa mengganggu kinerja penyelenggara pemilu ke depannya,” kata Lucius Karus.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…