Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Daerah Persiapkan Anggaran Pilkada 2018

  • Perwakilan pemerintah daerah (Pemda) yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 rencanannya diundang hadir ke Jakarta pada 29 Mei mendatang. Pertemuan ini juga sekaligus melakukan kordinasi bersama KPU dan Bawaslu terkait anggaran pilkada.

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bakal dilaksanakan serentak di 171 daerah, termasuk di sejumlah provinsi besar padat penduduk. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan sejumlah provinsi lainnya.

    Karena itu menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, antisipasi perlu dilakukan sebaik mungkin. Baik dari sisi anggaran, pelaksanaan maupun hal-hal terkait lainnya. Apalagi Pilkada 2018 merupakan representasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

    "Perlu antisipasi sebaik mungkin. Daerah-daerah yang menyelenggarakan padat pemilih, mencapai sekitar 68 persen pemilih nasional. Pilkada 2018 itu representasi pemilu dan pilpres 2019," kata Tjahjo belum lama ini.

    Dari sisi anggaran, dia memastikan mencukupi jika melihat kemampuan APBD masing-masing daerah. Namun perlu diketahui, pencairannya tidak mungkin dilakukan sekaligus.

    Mendagri menegaskan, pencairan anggaran untuk Pilkada 2018 tidak bisa menyeluruh. Karena, pencairan anggaran hibah harus dicairkan sesuai termin dan dilaporkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ). "KPU dan Bawaslu harus tahu mekanisme ini, kalau tidak nanti bisa ada temuan BPK," ucap Tjahjo.

    Untuk itu, Mendagri mengimbau pelaksanaan Pilkada serentak harus mengedepankan prinsip efisiensi, tanpa mengurangi aspek kualitas dan prinsip keserentakan. Sehingga, pelaksanaan Pilkada serentak bisa terlaksana sesuai harapan.

    "Sebenarnya uang (untuk anggaran) ada, saya lihat tercukupi, tapi per termin, di daerah uang enggak bisa full. KPU juga harus paham soal mekanisme seperti ini, kalau nggak nanti bisa ada temuan BPK,” ucap Tjahjo.

    Tjahjo juga meminta penyelenggara menyusun anggaran sesuai kebutuhan. Jangan menganggarkan hal-hal yang sifatnya tidak mendesak untuk segera dipenuhi.

    "Misalnya mobil, kan bisa pinjam ke Pemda, enggak harus beli mobil dulu. Saya kira penting juga ada efisiensi. Jangan sampai pelaksanaan yang dilakukan serentak malah biaya politiknya lebih mahal," ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…