Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Sejumlah Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu Yang Masih Tertunda

Posted by on 24 May 2017 |

  • DPR dan Pemerintah masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Hingga kini, masih terdapat sejumlah isu krusial yang belum mendapat kata sepakat antara DPR dan Pemerintah maupun antar Fraksi di DPR dalam pembahasan, baik di tingkat Panitia Khusus (Pansus) maupun Panitia Kerja (Panja).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui pesan Whatsapp kepada wartawan, Selasa (23/5/2017), menyampaikan sejumlah isu krusial yang tertunda (pending) tersebut. Pada tingkat Pansus terdapat enam isu krusial, yakni soal sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD, ambang batas parlemen, metode konvensi suara ke kursi, Presidential Threshold, persyaratan partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilu, dan soal keterwakilan perempuan.

    Sementara, pada tingkat Panja, terdapat 14 materi krusial. Keempat belas materi krusial itu adalah soal syarat umur pemilih, sifat keanggotaan KPU apakah tetap atau ad hoc, ketentuan izin kepala daerah yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai Presiden atau Wakil Presiden apakah harus minta izin ke Presiden, perselisihan parpol peserta Pemilu, dan persoalan penataan daerah pemilihan (dapil), termasuk soal jumlah kursi anggota DPR, jumlah kursi anggota DPR di setiap dapil, dan jumlah jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    Selain itu, materi krusial yang masih pending lainnya diantaranya soal pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden, usulan tambahan DIM dari Fraksi Partai Nasdem dan Partai Demokrat terkait metode kampanye, usulan tambahan DIM dari Fraksi PKS terkait iklan kampanye, dana kampanye menjadi biaya APBN, surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden apakah memuat tanda gambar parpol atau tidak, dan isu soal pendanaan saksi parpol di TPS apakah wajib dianggarkan dalam APBN.

    Pembahasan soal tambahan huruf f dan huruf g mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu juga masih belum tuntas dibahas di tingkat Panja.

    Mendagri Tjahjo Kumolo terus mengawal pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hingga tuntas. Bahkan, Senin (22/5/2017) kemarin, Mendagri turut menghadiri rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Penyelenggaraan Pemilu yang semestinya cukup diwakili pejabat eselon 1.

    “Beliau sangat konsern untuk percepatan penyelesaian RUU ini,” ujar Bahtiar, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    23 Jul 2018

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    27 May 2014

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    24 Apr 2014

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    22 Mar 2014

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    18 Mar 2014

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    10 Mar 2014

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    07 Mar 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    20 Feb 2014

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

    19 Jan 2014

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    25 Dec 2013

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    25 Dec 2013

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    25 Nov 2013

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    19 Nov 2013

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    19 Nov 2013

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    04 Oct 2013

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    04 Oct 2013

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…