Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Soal Janji Kampanye

  • Kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2015 diharapkan dapat memenuji janji kampanye. Program-program untuk kemajuan daerah harus diimplementasikan.

    "Bapak dan Ibu sekalian mempunyai tanggung jawab utama segera menjabarkan janji kampanye pilkada. Fokus program tahun pertama sampai kelima,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015 di Kantor BPSDM, Kemdagri, Jakarta, Senin (22/5).

    Dia juga mengingatkan agar kepala daerah turut menjalankan program strategis pemerintah pusat.

    "Harus dipastikan baik, perencanaan kegiatannya, penganggarannya bagaimana dan memastikan paling lambat 2018 harus sudah selesai, sehingga 2019 tahap evaluasi, termasuk beberapa kabupaten punya nilai strategis," ujarnya.

    Kegiatan pembekalan dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sudjojo.

    Dalam paparannya, Eko mengatakan, Indonesia bakal menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga atau keempat di dunia pada 2045.

    "Tinggal 22 tahun lagi kita bisa menjadi negara maju. Tidak ada rakyat miskin dan desa tertinggal," kata Eko.

    Meski begitu, menurut Eko, harapan menuju negara maju bakal sulit tercapai apabila bangsa Indonesia masih terpecah karena suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

    "Sia-sia kalau kita terpecah belah. Kebinekaan kita terganggu isu SARA yang timbul dan Indonesia tidak bertahan sebagai NKRI," ujarnya.

    Kepala BPSDM Kemdagri, Teguh Setyabudi, mengatakan, pembekalan kepemimpinan merupakan salah satu program prioritas Kemdagri yang bertujuan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) aparatur negara. Kegiatan serupa angkatan pertama dilaksanakan April 2017.

    "Peserta kali ini yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentk 2015 yang belum mengikuti pembekalan kepemimpinan," kata Teguh.

    Dia menuturkan, materi yang disampaikan seperti tentang pemeritahan dalam negeri, program prioritas, keuangan hingga soal kepemimpinan ESQ. Istri-istri dari para kepala dan wakil kepala daerah juga mendapatkan pembekalan sama.

    Pada Selasa (23/5), masih kata Teguh, pembekalan bagi istri-istri pemimpin daerah, direncanakan dibuka oleh Ketua PKK.

    "Ada Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Teguh.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…