Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Diminta Segera Selesaikan Pembahasan RUU Pemilu

  • Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, meminta DPR agar segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Menurut Khoirunnisa, DPR telah menyia-nyiakan banyak waktu sehingga pengesahan RUU Pemilu kembali molor.

    "Awalnya kan DPR berjanji selesai tanggal 28 April, namun tidak jadi. Kemudian diundur tanggal 18 Mei targetnya, namun nggak jadi lagi dan berjanji akan selesai akhir Mei mendatang. Kita berharap segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu," ujar Khoirunnisa saat diskusi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Jumat (19/5).

    Meskipun demikian, Khoirunnisa meminta DPR juga tetap memperhatikan substansi dari RUU Pemilu tersebut. Jangan hanya karena diburu waktu, kata dia, DPR menghasilkan produk UU Pemilu yang mentah yang bisa berbahaya bagi penyelenggara pemilu.

    "Kita juga berharap keterlambatan ini bisa menghasil produk UU yang baik bagi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dan tidak membuat penyelenggara kesulitan menerjemahkan isi UU Pemilu tersebut," tandas dia.

    Sejauh yang dipantau Perludem, kata Khoirunnisa, ada sejumlah isu yang belum selesai dibahas dan masih tarik-menarik antara fraksi di DPR dan juga dengan pemerintah. Menurut dia, ada empat krusial yang belum mencapai titik temu antara fraksi, yakni metode pemberian suara, jumlah kursi DPR, parliamentary treshold dan presidential treshold.

    "Ditambah dua isu baru yang diwacankan DPR yakni dana saksi dari APBN dan desain kelembagaan KPU, yakni KPU kabupaten/kota dijadikan panitia ad hoc, bukan permanen dan penambahan jumlah komisioner KPU," ungkap dia.

    Sementara itu, Pengamat Politik, Ray Rangkuti, mengatakan, DPR tidak terlalu serius membahas RUU Pemilu. Padahal, kata dia, RUU Pemilu merupakan payung hukum untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

    "Mereka (DPR) suka-suka saja memutuskan ini dan itu, tanpa memikirkan apa masalah dan tantangan pemilu ke depan. Seharusnya, DPR merumuskan apa yang menjadi masalah dan tantangan pemilu tahun 2019, kemudian menyusun UU yang bisa mengatasi tantangan tersebut," jelas dia.

    Menurut Ray, tantangan substansial pemilu adalah masyarakat merasa tidak diwakili. Karena itu, kata dia, rancangan RUU Pemilu harus menjawab tantangan tersebut sehingga pemilu benar-benar menjadi momentum untuk memilih wakil rakyat baik di legislatif maupun di eksekutif.

    "Misalnya, perdebatan soal sistem pemilu dan ambang batas bukan sekedar perdebatan untuk mengamankan kepentingan parpol, tetapi juga menjawab tantangan pemilu, yaitu bagaimana sistem dan ambang batas menjawab rasa keterwakilan rakyat," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts