Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perludem Nilai RUU Pemilu Sudah Bermasalah dari Awal

  • Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggrani menilai bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu sudah bermasalah dari awal. Pasalnya, RUU Pemilu terlambat dimasukkan dalam RUU prioritas pasca terselenggaranya pemilu 2014.

    "Kita sudah mengingatkan Pemerintah agar RUU Pemilu dimasukkan dalam RUU Prolegnas 2015, namun gagal dan tidak jadi. RUU ini baru dimasukkan dalam prolegnas 2016, itu pun pada bulan Oktober 2016. Padahal, idealnya RUU Pemilu dibahas 13 bulan sebelum pemungutan suara," ujar Titi dalam bertajuk "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).

    Selain Titi, diskusi ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Roy Suryo, Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

    Titi menilai waktu pembahasan sangat mepet dari Oktober 2016 sampai Mei 2017. Padahal, kata dia RUU Pemilu menjadi pertaruhan demokrasi bangsa Indonesia, apakah di tahun 2019, bangsa Indonesia bakal melakukan konsolidasi demokrasi atau tetap berada di masa transisi demokrasi.

    "Waktu yang mepet membuat pembahasannya dikebut dan tertutup dan publik jarang dan susah mendapat informasi terkait pembahasan RUU ini. Kita hanya dapat informasi dari media. Seolah-olah RUU Pemilu tidak menjadi prioritas," terang dia.

    Pemerintah sebagai pengusul RUU ini, kata dia tidak terlalu serius membahasnya. Salah satu buktinya, menurut dia pemerintah terlambat menyerahkan RUU Pemilu ke DPR.

    "Mungkin pemerintah terlalu euforia dengan kemenangan pemilu 2014. Seharusnya RUU ini sudah matang dari hulunya dalam rangka penguatan konsolidasi demokrasi," ungkap dia.

    Ketika sampai di DPR, lanjut Titi, RUU ini juga lambat dibahas dan tarik-menarik kepentingan antara fraksi-fraksi sangat besar sehingga hal-hal substansial jarang dibahas oleh Pansus RUU Pemilu. DPR, kata dia hanya berdebat soal hal-hal yang berkaitan kepentingan partai dan dirinya.

    "Misalnya, bahas soal sistem pemilu, Presidential Treshold, Parlementary Treshold dan jumlah kursi serta alokasi kursi. Hal-hal yang lebih penting seperti penguatan penegakan hukum pemilu agar mencegah politik uang jarang dibahas," terang dia.

    Selain itu, kata Titi, Pansus RUU Pemilu tak jarang memunculkan polemik baru yang yang tidak perlu seperti dana saksi dari APBN dan desain penyelenggara pemilu. Menurut dia, jika saksi didanai oleh APBN justru membuat pemilu tidak efisien. Apalagi lembaga penyaluran dana saksi ini nanti tidak jelas, apakah oleh KPU, pemerintah atau partai politik.

    "Isu lain yang dimunculkan soal KPU Kabupaten atau Kota dijadikan lembaga ad hoc, padahal jelas-jelas dalam konstitusi disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional dan mandiri," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts