Jumat, 25 Mei 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kepentingan Fraksi Buat Pembahasan RUU Pemilu Lambat

  • Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kembali ditunda oleh Pansus DPR. RUU Pemilu ini sudah dua kali mengalami penundaan yakni 28 April dan 18 Mei 2017. Pansus kembali menjanjikan akan menyelesaikan pembahasannya sampai akhir Mei 2017.

    Menanggapi pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut dan akhirnya ditunda, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai hal tersebut disebabkan konflik kepentingan antara fraksi yang merupakan perpanjangan partai politik.

    "Saya menilai RUU Pemilu ini molor terus karena adanya kepentingan-kepentingan fraksi yang belum ketemu dan terakomodasi. Seharusnya, banyak hal yang tidak perlu diperdebatkan sehingga RUU bisa cepat rampung, tetapi karena menyangkut kepentingan parpol, maka muncul polemik," ujar Rofiq saat diskusi bertajuk "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).

    Rofiq menilai anggota pansus tidak memikirkan kepentingan rakyat mengintat pansus tidak mencari formula yang memberikan satu aturan main agar proses pemilu berjalan demokratis dan sesuai keinginan masyarakat.

    "DPR hanya mementingkan partainya saja, seperti soal Presidential Treshold yang dipikirkan adalah mengkanalisasi bahwa para calon hanya dari partai mereka dengan menetapkan 25 persen suara untuk membatasai partai menengah ke bawah sehingga tidak punya calon presiden. Ini enggak fair, enggak sehat," terang dia.

    Dia berharap pansus peka terhadap realitas politik dengan memperhatikan aspek keterbukaan, keadilan dan transparansi dalam pemilu. Pansus tidak boleh memaksakan egosentris masing-masing partainya untuk memonopoli Pemilu 2019. "Buatlah UU yang memberikan rasa keadilan bagi semua partai, baik partai besar maupun partai kecil, partai lama maupun partai baru," imbuh dia.

    Hal senada disampaikan juga oleh pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Menurutnya, kepentingan partai besar sangat kental dalam pembahasan RUU Pemilu sehingga menetapkan angka Presidential Threshold tinggi dalam RUU Pemilu seperti yang ditawarkan Partai Golkar.

    "Tampaknya, partai-partai besar ingin menutup ruang gerak bagi partai-partai kecil untuk ikut serta dalam Pemilu 2019. Ini melokalisir kepentingan partai-partai besar," ungkap dia.

    Margarito mengaku bosan membahas RUU Pemilu dengan isu-isu yang sama dari lima bulan lalu sampai sekarang seperti sistem pemilu, Presidential Treshold, Parlementary Treshold, jumlah kursi dan alokasi dapil yang belum menemukan titik temu. "Sesuatu yang lima bulan dibahas ternyata sampai sekarang tidak juga selesai malah mutar-mutar di Presidential Threshold," tutur dia.


    Files Download :

Related Posts