Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Para Kepala Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia Hadiri Rakor di Labuan Bajo

  • Labuan Bajo (16/5), Para Kepala Kesbangpol Provinsi  Seluruh Indonesia menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemantauan dan pengawasan orang Asing maupun Lembaga Asing dalam mewujudkan Indonesia yang tertib dan aman.

    Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kesbangpol  Provinsi NTT dan Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan Rakor dilaksanakan selasa 16 Mei 2017 di Aula Hotel Jayakarta Labuan Bajo.

    Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Didi Sudjana, SE, MM., dalam sambutannya mengatakan bahwa Labuan Bajo – Kabupaten Manggarai Barat- Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tempat Rapat Koordinasi adalah bentuk apresiasi terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Manggarai Barat yang masuk nominasi 10 besar sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia.

    Menurutnya Rakor ini sangat strategis karena mengawasi dan memantau orang – orang Asing maupun lembaga-lembaga Asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah sangat penting untuk terus dan selalu dilakukan.

    “Oleh sebab itu, pengawasan dan pemantauan keberadaan orang Asing atau pekerja Asing menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,”tambahnya.

    Didi mengatakan bahwa ketika orang asing masuk ke Indonesia, sebagai negara hukum, penting bagi Pemerintah untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kehadiran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Untuk itu, diharapkan pemerintah untuk selalu dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kehadiran orang-orang asing maupun lembaga-lembaga Asing di daerah kita masing-masing. Untuk memaksimalkan pemantauan terhadap orang asing, menurutnya, perlu melibatkan masyarakat.
    Pasalnya, pengawasan tidak hanya berlaku di bandara ataupun di pelabuhan-pelabuhan laut, tetapi penting untuk dilakukan pengawasan di jalan-jalan dan pelabuhan-pelabuhan atau jalan tikus/ pelabuhan tikus.
    Terkait Rakor yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus Ch. Dula melalui Assisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Benediktus Banu mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan ucapan trimakasih karena telah memilih Kabupaten Manggarai Barat sebagai tempat penyelenggaraan Rakor ini. Asisten I berharap rakor ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang dapat menjadi dasar atau acuan bagi seluruh Daerah di Indonesia.
    Selain rapat koordinasi, dalam kegiatan ini juga dilakukan dialog terkait pengawasan dan pemantauan keberadaan orang Asing atau pekerja Asing untuk tingkat regional Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir dalam rakor ini adalah Staf Ahli Ditjen Imigrasi Yurod Saleh, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi  di seluruh Indonesia dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota yang terpilih, serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.


    Files Download :

Related Posts

  • Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Kesbangpol Lhokseumawe gelar sosialisasi bantuan hukum

    BADAN Kesbangpol dan Linmas bekerjasama dengan KontraS Aceh melaksanakan sosialisasi hak-hak bantuan hukum bagi warga negara, Senin, 9 September 2013. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi…