Jumat, 25 Mei 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Tunda Voting Isu RUU Pemilu

  • Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), Lukman Edy, mengatakan bahwa, pihaknya tidak jadi melakukan voting soal poin yang masih diperdebatkan dalam RUU tersebut bukan karena ada penolakan dari sejumlah fraksi tetapi pemerintah meminta untuk menunda voting Senin depan.

    ”Karena ke Natuna sampai Sabtu. Tadi malam pemerintah sampaikan,” kata Lukman di Gedung Nusantara II, Lantai 4, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5) Dirinya mengatakan, rencananya voting terkait poinpoin krusial dalam RUU Pemilu memang akan dilakukan pada pembukaan masa sidang.

    Bahkan, pansus sudah membuat draf dan tabulasi untuk menanyakannya pada seluruh fraksi dan pemerintah. “Jadi tidak ada perdebatan filosofis sosiologis. Tapi langsung pada sikap. Kami sudah jadwalkan. Tapi pemerintah mau ke Natuna,” kata Lukman. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menjelaskan, rencananya ada 19 isu krusial yang akan divoting. Dari 19 poin tersebut terdiri atas 15 poin yang ia harapkan bisa diputuskan di Pansus atau Panja. Lalu, empat poin diputuskan dalam paripurna.

    ”Supaya paripurna agak ramai. Empat isu tersebut di antaranya presidential treshold, parliamentary treshold, sistem terbuka atau terbuka terbatas, dan konversi suara,” kata Lukman.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…