Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Dana Saksi Pemilu Masih Dipikirkan

  • Usulan pembiayaan saksi dalam pelaksanaan pemilu 2019 dari APBN memang muncul dalam pembahasan RUU Penyelenggaran Pemilu. Namun, besarnya kebutuhan tersebut yang mencapai lebih dari Rp 10 trilun tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, persoalan ini perlu didiskusikan lebih lanjut bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Secara keseluruhan, biaya honor saksi ini sangat besar sampai Rp 12 triliun per satu putaran.

    "Perlu kita diskusikan dulu dengan pihak Kemenkeu, karena ini jumlahnya besar sampai Rp12 triliun, saya kira kita pikirkan dulu," kata Tjahjo di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).

    Tjahjo menambahkan, saat ini pemerintah sendiri belum menentukan sikap terkait adanya usulan ini. Namun, pihak pengawas pemilu dari Bawaslu adalah bagian dari lembaga resmi yang memang kebutuhannya dianggarkan dalam APBN.

    Sebelumnya, Dia mengatakan, pada prinsipnya saksi di setiap TPS merupakan relawan. Mereka berasal dari kader, atau simpatisan parpol, makanya tidak ada anggaran dari negara yang dialokasikan untuk membayar honor mereka.

    Namun mereka berjaga selama satu hari mengawasi pelaksanaan pemungutan suara sehingga butuh uang transport dan makan. Namun, bila itu dianggarkan, maka biaya pemilu akan sangat besar dengan estimasi Rp 300 ribu per orang.

    “Padahal, kadang saksi bisa lebih dari satu orang. Coba kalikan saja jumlah TPS se-Indonesia, berapa besar uang transport dan makan mereka harus disiapkan,” ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…