Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sebut Kejakgung Siapkan Berkas Pembubaran Ormas Keagaman diduga Bermasalah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyiapkan berkas untuk mengajukan pembubaran ormas keagamaan yang dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia ke pengadilan.

    "Sekarang sedang dipersiapkan oleh kejaksaan untuk mengajukan di pengadilan. Kalau soal bukti, lengkap," kata Tjahjo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5).

    Dia menyebut bukti tersebut dikumpulkan dari data berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bukti itu nantinya akan diajukan sebagai bahan pertimbangan membubarkan ormas keagamaan ini.

    Menurut Tjahjo, bukti yang disiapkan termasuk rekaman kegiatan ormas yang terindikasi anti-Pancasila. Menurut dia, mulai dari rekaman, tulisan sampai video.  "Rekamannya ada semua, tokohnya apa, gerakannya apa, gerakannya apa, ada lengkap," tegas Tjahjo.

    Dia menyakini pengadilan akan mengabulkan gugatan pembubaran ormas ini. Sebab sudah dinilai melanggar aturan. "Ya jelas, ini kan prinsip kok. Ini negara ada aturannya. Buang sampah saja ada Perdanya, apalagi menyangkut orang-orang yang ingin mengacak-acak negara," ujar dia.

    Meski berhimpun dalam organisasi masyarakat merupakan hak setiap warga negara, namun Tjahjo menyebut negara tidak bisa menoleransi adanya ormas yang antipancasila. "Pancasila NKRI mau ditambah plus, kan enggak bisa," ujarnya.

    "Kalau dibilang kenapa ormas ini dibubarkan tapi DPR yang korupsi enggak, ya enggak ada hubungannya, karena di DPR yang bermasalah itu oknumnya. Kalau HTI kan prinsip organisasinya," sambung Tjahjo.

    Ia menambahkan saat ini pemerintah akan memantau setiap kegiatan-kegiatan terkait ormas ini. "Kegiatan dengan dalih appaun harus dicek," ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…