Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu 2019, Fraksi Usulkan 579 Kursi di DPR

  • Komisi II DPR mengusulkan penambahan jumlah alokasi kursi di DPR sebanyak 19 kursi dari 18 daerah pemilihan (dapil). Jika usulan ini diterima, maka jumlah kursi di DPR bertambah dari 560 menjadi 579.

    "Fraksi-fraksi kemarin bersepakat untuk menambah 19 kursi sehingga menjadi 579 kursi. Itu sudah termasuk Kaltara (Kalimantan Utara)," ujar anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi, di Jakarta, Rabu (26/4).

    Ahmad mengakui bahwa usulan DPR tersebut belum disepakati pemerintah. Pasalnya, pemerintah hanya ingin menambahkan 5 kursi baru sehingga jumlahnya menjadi 565 kursi di DPR. "Kesepakatan pemerintah dan fraksi hanya terkait jumlah alokasi kursi per dapil pada pemilu 2014 tidak berkurang. Kalau berkurang, itu akan menimbulkan keruwetan baru, protes sana-sini, lebih baik yang ada dipertahankan," tandas dia.

    Menurut Ahmad, penambahan kursi ini penting karena sejak tahun 2009, bangsa Indonesia tidak pernah menambah jumlah kursi. Padahal, jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir terus bertambah secara signifikan. "Sementara DPR mewakili penduduk, walaupun instrumen keluasan wilayah juga kita ikutkan. Tetapi prinsipnya DPR mewakili penduduk, bukan mewakili pohon dan tanah," terang dia.

    Dia juga mengatakan bahwa penambahan ini penting karena adanya daerah otonom baru seperti Kaltara. Menurut dia, Kaltara harus ditambah minimal alokasi kursi per dapil yang saat ini berlaku yakni 3 sampai 10 kursi per dapil. "Kalau nanti diatur 2 sampai 10 kursi berarti Kaltara 2 kursi, tetapi kita belum bergeser dari 3 sampai 10. Ada juga usulan 3 sampai 8 kursi," tutur dia.

    Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) perlu melakukan simulasi dan proyeksi terkait alokasi jumlah kursi. Jika alokasi kursinya ditambah 19 kursi, maka dampak dan konsekuensinya seperti apa, termasuk terhadap keuangan negara.

    "Kami tentu memahami usulan pemerintah tambah 5 kursi dan juga kami memahami usulan fraksi-fraksi DPR 19 kursi. Tinggal disimulasikan lagi, kalau nambah 19 kursi, konsekuensi anggarannya seperti apa, mampu apa tidak?" jelas dia.

    Ahmad juga mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR sudah menetapkan jumlah kursi untuk provinsi yang jumlah penduduknya 20 juta ke atas. Provinsi demikian, mendapat alokasi kursi sebanyak 120 kursi. "Ada 3 provinsi yang punya penduduk di atas 20 juta, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelas dia.

    Sementara untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya 3 juta ke atas, mendapatkan alokasi kursi sebanyak 55. Adapun kabupaten/kota demikian, sebelumnya hanya 50 kursi. "Jadi, kalau yang provinsi di atas 20 juta ditambah 20 kursi, kalau kabupaten/kota di atas 3 juta bertambah 5 kursi," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…