Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Usulan 30% Caleg Perempuan Terus Diperjuangkan dalam RUU Pemilu

  • Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya afirmasi bagi peningkatan keterwakilan perempuan di dalam politik. Namun dalam pembahasannya, belum memberikan kepastian pengaturan keterwakilan perempuan ini.

    "Masukan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai organisasi perempuan menghendaki diberinya kesempatan bagi caleg perempuan untuk ditempatkan di nomor urut satu sekurang-kurangnya di 30 persen dapil (daerah pemilihan). Namun usulan ini masih perlu diperjuangkan," jelas Hetifah di Jakarta, Jumat (21/4).

    Menurutnya, adanya kuota 30 persen perempuan menjadi caleg hanya menghasilkan anggota DPR kurang dari 18 persen. Itu karena tingkat keterpilihan perempuan masih rendah.

    Menurut dia, meletakkan caleg perempuan di nomor urut satu menjadi salah satu upaya untuk memberikan peluang lebih besar bagi keterpilihan mereka. Karena terbukti nomor urut masih berpengaruh pada preferensi pemilih. "Upaya pengaturan dalam RUU Pemilu harus disertai goodwill dari partai politik," katanya.

    Menurut Hetifah, sebagus apa pun pengaturan afirmasi jika tidak disertai komitmen partai politik hasilnya kurang efektif. Selain itu, kesiapan dari perempuan sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya sangat diperlukan.

    Menanggapi perempuan di legislatif yang terlibat korupsi, Hetifah menegaskan, perempuan yang sudah duduk di lembaga legislatif sangat berpengaruh pada para pemilih. "Jika perempuan di legislatif berkinerja bagus, kepercayaan para pemilih akan meningkat dan saat pemilu nanti mereka bisa memberikan suaranya pada caleg perempuan," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…