Jumat, 22 September 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keterlibatan Wanita Perlu Diperkuat dalam Politik

  • Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini Indonesia perlu ada penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. “Indonesia membutuhkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk di dalam dunia politik dan kebijakan publik. Yaitu mereka yang memiliki kompetensi kepedulian, dan integritas,” kata Hetifah dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).

    Menurut dirinya, bilamana keterlibatan perempuan lebih banyak berperan dalam bidang politik, Hetifah mengaku yakin produk-produk kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih baik bagi rakyat. “Jika jumlah Politisi wanita di Parlemen cukup signifikan, kehadirannya akan mewarnai dan mempengaruhi proses kerja dan penyusunan undang-undang ketika kebijakan dibuat dan tentu hasilnya,” paparnya. Menurutnya, yang menyebabkan minimnya kaum wanita terjun ke politik ialah partai politik belum memberi ruang lebih luas untuk ikut berperan pada panggung tersebut.

    “Partai politik sebagai sumber rekrutmen kader dan pemimpin juga belum sepenuhnya siap membuka ruang dan memberi afirmasi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya,” terang Hetifah. Dirinya berharap RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh pihaknya, akan menciptakan keseimbangan peran serta wanita di dunia politik karena dalam pembahasan undang undang tersebut telah memasukkan daftar inventaris masalah terkait kesetaraan gender.

    Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini menegaskan, keterwakilan perempuan sampai kuota 30 persen tetap diperlukan agar DPR mampu menghasilkan produk legislasi pro perempuan. Titi memaparkan, berdasarkan studi Perserikatan Bangsa- bangsa angka 30 persen adalah angka minimal untuk mempengaruhi terbentuknya sebuah kebijakan. ”Jadi ketika ada voting, 30 persen adalah angka yang punya pengaruh, kalau hanya 18 persen dari sisi jumlah sulit.

    Belum lagi peran dari fraksi dan partai sangat kuat,” ujarnya. Titi mencontohkan Nurul Arifin sebagai salah satu mantan anggota parlemen perempuan sangat vokal soal kepentingan perempuan. Suara perempuan yang vokal ini, penting ketika pengambilan keputusan tetap tidak boleh menyimpang dari keputusan yang diambil fraksi. Senada dengan Hetifah, Titi mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya sekadar jumlah, tapi juga perspektif dari partai politik terhadap isu kesetaraan gender. Menurutnya, partai politik masih lemah terkait isu tersebut.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…