Kamis, 23 November 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Pemilu Masuki Tahap Akhir

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, Panitia Kerja atau Panja RUU Penyelenggaraan Pemilu tengah fokus membahas 5 sampai 6 krusial. Isu itu nantinya akan dibawa ke tingkat Panitia Khusus atau Pansus. “RUU Pemilu sekarang sedang tahap akhir di Panja setelah di Panja masih berpusat 5 sampe 6 isu krusial yang nanti akan dibahas di Pasar,” ujar Tjahjo, di Jakarta, Selasa (18/4).

    Tjahjo melanjutkan, jika nanti 6 isu krusial itu tetap tak bisa disepakati di tingkat Pansus, maka itu akan diputuskan dalam rapat paripurna. Target RUU sendiri tetap seperti semula, bisa selesai akhir bulan April ini. Namun jika memang tak bisa diselesaikan bulan ini, tentu akan langsung di kebut pembahasannya pada bulan Mei. “Apakah target waktu tanggal 28 april selesai, kalau selesai syukur Alhamdulillah kalau tidak masih ada persidangan berikutnya yaitu minggu kedua Mei.

    Saya kira masih ada waktu karena tenggang waktu batas KPU mempersiapkan tahapantahapan dimulai bulan Juni,” katanya. Saat ini kata Tjahjo, Pansus telah mengundang KPU baru. Tjahjo juga yakin, meski baru dilantik, jajaran komisioner KPU yang baru sudah langsung kerja. Mereka pastinya terus memonitor apa yang sudah disepakati di Pansus atau apa yang telah disepakati di Panja.

    “Yang belum disepakati tinggal sistemnya, parliamentary threshold, batas tanggal pencalonan presiden, kemudian jumlah kursi karena DPR minta nambah jumlah kursi” katanya. Pemerintah sendiri kata Tjahjo, tetap bersikukuh tidak Kaltara saja yang ditambah kursinya, tapi Riau juga ditambah. Di luar itu, DPD juga meminta penambahan kursi.

    Terkait kemungkinan pembahasan akan deadlock, pemerintah tentunya akan mengantisipasi itu. “Kita antisipasi perdebatan. Kalau ini deadlock, banti akan diputus kalau tidak bisa diputuskan musyawarah di Pansus ya di Paripurna,” ujarnya. Mengenai tahapan pemilu sendiri, kata dia, yang sudah dipahami bersama, tahapan dimulai bulan Juni. Jadi tak bisa tahapan itu dimulai pada tanggal 28 April.

    Dan bagi KPU, andai pun RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai bulan Mei, masih ada waktu mempersiapkan tahapan pemilu yang dimulai bulan Juni. “Saya kira masih ada waktu toh KPU bisa mempersipkan secara umum dulu, baru detailnya mengikuti UU karena peraturan KPU itu hukumnya wajib mengikuti setiap yang tercantum dalam pembangunan,” katanya.

    Pemilu 2019

    Sementara itu Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, jadwal pelaksanaan Pemilu serentak 2019 akhirnya ditentukan pada April. Kesepakatan ini pun diambil oleh DPR yang diwakili oleh Pansus RUU Pemilu dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU serta Bawaslu.

    Pemilihan waktu di bulan April mengacu pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 yang berlangsung pada bulan April pula. Politisi PKB ini menerangkan bahwa awalnya muncul wacana untuk melangsungkan Pemilu pada bulan Juli, mengikuti jadwal Pilpres 2014. Namun, pilihan tersebut dinilai tidak realistis sehingga muncul tawaran pelaksanaan di bulan Juni.

    Ketika dihitung ulang, kata Lukman, ternyata waktu di bulan Juni juga tidak memungkinkan sebab anggota DPRD terpilih harus segera dilantik pada bulan September.Sedangkan bila dilangsungkan Maret, banyak agenda yang belum terselesaikan oleh KPU dalam menyiapkan logistik, pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, dan selainnya.

    “Jadi maju Maret tidak mungkin, mundur Juni juga tidak mungkin. Sehingga kami tetapkan April untuk pemilunya. Waktunya sekitar minggu ketiga atau keempat di bulan April, nanti biar KPU yang tentukan,” imbuhnya.

    Hal Senada disampaikan, anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G Plate yang menerangkan pelaksanaan Pemilu 2019 dilaksanakan pada bulan April. ”Untuk sementara ini April tanpa tanggal. April itu minggu, tanggalnya belasan, minggu ketiga,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…