Jumat, 22 September 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sederhanakan Rekapitulasi Suara

  • Rentannya jual beli suara di saat proses rekapitulasi suara baik pemilihan kepala daerah atau pun pemilu legislatif dan pilpres beberapa waktu lalu menjadi isu krusial yang kini juga dibahas di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 2019. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Yandri Susanto menyatakan keprihatinan akan hal itupun membuat Pansus berencana ingin memperpendek jalur perhitungan rekapitulasi.

    “Yang sebiasanya perhitungan dilakukan dari tingkatan kelurahan, kecamatan, KPU daerah/kabupaten, KPU Provinsi dan Pusat, kini tahapan itu muncul opsi untuk disederhanakan,” kata Yandri di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/4). Yandri mengungkapkan, pemangkasan yang dimaksud adalah tidak lagi melalui kelurahan dan kecamatan. Melainkan sehabis perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS) langsung ke KPU Kabupaten/ Kota hingga KPU Pusat.

    “Karena memang kan kita tahu kalau dengan metode berjenjang itu banyak suara yang hilang, makanya dimunculkan opsi rekapitulasi bukan dari PPS (Panitia Pemungutan Suara), tapi dari KPU kabupaten atau kota,” ujarnya. Namun, menurut Yandri, ada dampak positif dan negatif dari kedua opsi tersebut. Bila menggunakan opsi pertama, konsentrasi masa saat pemungutan suara akan menyebar sehingga meminimalisasi potensi konflik dari pihak yang kalah.

    Namun demikian, politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan seperti pengalaman Pemilu sebelumnya, akan banyak terjadi praktik pencurian suara. Sedangkan untuk opsi kedua, menurut Yandri, mampu meminimalisasi praktik pencurian suara. Meski berujung konsentrasi massa akan terkumpul pada satu titik saat proses rekapitulasi suara, yakni di KPU kabupaten atau kota sehingga akan meningkatkan potensi konflik yang muncul dari pihak yang kalah. “Jadi itulah pertimbangannya.

    Masih kami hitung. Nanti kami putuskan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu, termasuk juga kami tetapkan soal tahapan Pemilu 2019,” tandas Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

    Jual Beli Suara

    Hal senada juga diungkapkan, anggota Pansus RUU Pemilu Sutriyono yang menyatakan pembahasan tersebut cukup penting mengingat banyak terjadi praktik jual beli suara dalam proses rekapitulasi suara. Menurut Sutriyono, Indonesia terkenal sebagai negara dengan proses rekapitulasi suara terpanjang di dunia.

    Apalagi pemilu legislatif dan presiden, rekapitulasi suara dimulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga provinsi. “Pembahasan ini cukup penting mengingat banyak terjadi pencurian dan penggelembungan suara saat proses rekapitulasi selama ini,” ujar Sutriyono dalam keterangan tertulisnya di Jakata. Saat ini, menurut Sutriyono, ada dua pilihan yang mengemuka dalam rapat Pansus.

    Pertama, rekapitulasi dilangsungkan di tingkat kabupaten dan kota. Kedua, tetap menggunakan mekanisme rekapitulasi yang lama. “Namun yang saat ini cukup menguat yaitu usulan pertama yakni dimulai dari KPU kota atau kabupaten, tapi ini masih belum diputuskan,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts