Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Pemilu Tertutup Dinilai Cederai Hak Publik

  • Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris mengkritik Panitia Khusus RUU Pemilu yang membahas RUU Pemilu secara tertutup. Menurut dia, langkah tersebut jelas melanggar, mencabut dan mencederai hak publik untuk mendapatkan informasi-informasi publik.

    "Publik yang jelas punya hak untuk memperoleh informasi-informasi terkait pembahasan RUU Pemilu yang sangat memengaruhi kehidupannya di masa mendatang," ujar Syamsuddin dalam acara diskusi bertajuk "Mendesak Pembahasan RUU Pemilu Transparan dan Inklusif" di Bakoel Koffie Cikini, Jl. Cikini Raya No.25, Menteng, Jakarta Pusat.

    Syamsuddin menilai mekanisme atau proses pembentukan kebijakan harus bersifat terbuka dan transparan termasuk pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, hal tersebut merupakan keniscayaaan politik yang tidak bisa ditawar lagi.

    "Tidak ada tawar menawar, kecuali rapat internal parpol atau rapat yang terkait dengan penentuan pimpinan komisi, boleh ada sedikit tertutup, tetapi kalau berkaitan dengan regulasi yang mewadahi mekanisme seleksi pejabat publik melalui pemilu harus dibuka penuh," tandas dia.

    Jika dilakukan secara terbuka, kata dia, maka publik bisa mengetahui bahwa para wakil rakyatnya memilih opsi terkait isu-isu krusial dalam RUU Pemilu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan publik sehingga demokrasi menjadi lebih sehat, produktif dan efektif.

    "Jadi ada akses, publik mengetahui si A yang mewakili dapil B mengatakan apa mengenai sistem pemilu, si C yang mewakili dapil D, mengatakan apa terkait ambang batas, jumlah dapil, dan isu krusial lainnya. Ini akan menjadi pertimbangan publik untuk menilai wakil DPR nantinya," jelas dia.

    Syamsuddin menyebutkan dampak negatif jika rapat-rapat pembahasan RUU Pemilu berlangsung tertutup adalah pembahasan cenderung transaksional dan barter di antara DPR. Konsekuensi lanjutnya, regulasi hanya mewadahi kepentingan parpol dan mengabaikan kepentingan publik.

    "Ini menunjukan demokrasi kita disandera parpol. Dengan rapat-rapat tertutup, maka pemilu akan kehilangan sifatnya yang umum," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…