Senin, 25 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pemerintah Tak Akan Keluarkan Perppu Masa Jabatan KPU

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perpanjangan masa jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Tjahjo berpendapat bahwa waktu 12 hari sebelum berakhirnya masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu, bisa dimanfaatkan anggota dewan untuk melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Meskipun, keberadan KPU penting, terkait keberadaan KPU Daerah jelang pemungutan suara putaran dua dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

    "Perppu itu jangan diobral, saya tidak setuju. Masih ada waktu 12 hari. Kalau mau niat 12 hari selesai," kata Tjahjo yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Rabu (29/3).

    Namun, dari pernyataannya secara tidak langsung pemerintah tidak ingin disalahkan terkait belum dilakukannya fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu. Sebab, menurutnya, surat presiden (surpres) sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tepat waktu. Hanya saja, ketika itu, DPR memang tengah reses.

    Sedangkan, perihal wacana penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu, Tjahjo menyerahkan pada proses perubahan atau revisi undang-undang mengenai penyelenggara pemilu. Namun, ditegaskannya, agar DPR memilih komisioner KPU dan Bawaslu yang nama-namanya sudah diserahkan dahulu.

    "Soal UU baru akan menambah apakah jadi 9 atau 11, tinggal sisanya disusulkan kemudian. Apakah dibentuk pansel baru, tidak ada masalah, atau diambilkan dari nama-nama berikutnya yang sudah ikut fit and proper test juga tidak ada masalah," ujarnya.

    Tetapi, dalam pertimbangannya, penambahan jumlah komisioner KPU pusat akan mengurangi jumlah komisioner KPUD yang jumlah penduduknya tidak banyak. Mengingat, memang dibutuhkan banyak komisioner di pusat untuk menyiapkan pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg), dan pilkada yang digelar serentak, pada tahun 2019.

    Sebagaimana diberitakan, Komisi II DPR belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU dan Bawaslu. Sebaliknya, mengajukan syarat untuk bertemu dengan panitia seleksi (pansel) terlebih dahulu.

    Namun, Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, membantah bila pihaknya sedang menyusun skenario untuk tak memilih komisioner KPU dan Bawaslu. Meskipun, dikatakannya bahwa kemungkinan meloloskan tujuh komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu periode berikutnya sangat terbuka. Namun, peluangnya sama besar dengan Komisi II sama sekali tak memilih dari antara calon komisioner yang diusulkan.

    "Saya tidak bisa ramal seperti apa hasilnya. Ini kan kewenangan dan kedaulatan anggota dewan yang dijunjung tinggi. Kita akan susun tata cara pemilihan calon komisioner KPU setelah ketemu Pansel," kata Amali.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…