Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus RUU Pemilu Diminta Tambah Kursi DPR Papua dan Papua Barat

  • Perjuangan kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat belum optimal di tingkat nasional. Untuk itu, Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) diminta meningkatkan keterwakilan Papua dan Papua Barat dari 10 kursi menjadi 20 kursi di DPR.

    “Sejumlah persoalan strategis belum bisa ditindaklanjuti dengan optimal para wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat. Belum lagi kepentingan-kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat yang selama ini belum pernah diangkat ke tingkat nasional,” kata Anggota DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai dalam keterangannya, Rabu (29/3).

    Dia menegaskan, peningkatan keterwakilan itu karena kebutuhan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat dari Papua dan Papua Barat yang selama ini tidak optimal. Bahkan, berbagai persoalan strategis seperti tindak lanjut otonomi khusus dan persoalan Freeport Indonesia pun akhirnya tidak mencerminkan kepentingan lokal.

    “Itu dari pendekatan atas berbagai persoalan yang berkembang. Belum lagi jika melihat penambahan kursi dari sisi luas wilayah dan status otonomi khusus dua provinsi tersebut,” ujar Wilhelmus yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika ini.

    Dia menjelaskan, DKI Jakarta dengan 600 kilometer persegi saja mempunyai banyak wakil yang sangat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerahnya. Sebaliknya, luas Papua dan Papua Barat yang mencapai 316.335 kilometer persegi atau lebih luas tiga kali dari Pulau Jawa justru tidak sebanding dengan keterwakilan di DPR.

    “Untuk itulah, kami mengusulkan agar Pansus RUU Pemilu perlu memasukkan penambahan alokasi kursi dari Papua dan Papua Barat menjadi 20 kursi. Jumlah tersebut diharapkan bisa menambah keterwakilan dan saluran aspirasi dari Papua dan Papua Barat yang masih banyak perlu diperjuangkan,” kata Anggota Komisi I DPRP ini.

    Dengan demikian, semangat otonomi khusus dan berbagai masalah krusial dari kawasan Papua semakin banyak diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPR. Posisi otonomi khusus harus didukung dengan jajaran perwakilan DPR yang kuat juga. Hal ini bisa bercermin pada perwakilan DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta yang cukup otimal memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan umum lainnya.

    Saat ini, jumlah kursi di DPR sebanyak 560 kursi yang terpilih dari 77 daerah pemilihan (dapil) di 33 provinsi. Pansus RUU Pemilu diharapkan bisa mengakomodasi penambahan dapil dengan berbagai pertimbangan tersebut.
    Sejumlah pihak, termasuk Sindikat Pemilu dan Demokrasi, diharapkan bisa mendorong rencana penambahan kursi untuk Papua dan Papua Barat sehingga tidak terbatas pada penambahan untuk provinsi baru.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…