Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Konflik Sosial Ganggu Pembangunan Nasional

  • alam arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Rakornas Penanganan Konflik Sosial, belum lama ini, dia mengatakan konflik sosial yang ada di masyarakat dapat mengganggu pembangunan nasional.

    Sebagai aparatur pemerintah menurut dia ini menjadi tugas dan peran penting untuk menciptakan ketahanan secara nasional.

    Dinamika kehidupan sosial politik dan keamanan akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena dapat memicu terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional,” ungkap Mendagri dalam sambutannya ketika di Rakornas Konflik Sosial, di Hotel Bidakara, belum lama ini.

    Mendagri menyebutkan beberapa kondisi timbulnya konflik sosial yakni seperti adanya aktivitas kelompok islam fundamentalis yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan sistem demokrasi.

    Disamping itu, Mendagri juga mengatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat yang berlebihan melalui berbagai media dan meluasnya penggunaan media sosial untuk aktivitas provokasi, agitasi, propaganda negatif, dan penyebaran berita bohong (hoax) juga dapat menimbulkan munculnya konflik sosial.

    Mendagri menilai kebebasan aktivitas berpendapat ini telah mendorong perilaku intoleransi dan sikap anti kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Beberapa contoh konflik sosial berlatar belakang politik yang terjadi pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

    Menyikapi kondisi tersebut, Mendagri memerlukan peran, soliditas, sinergisitas, dan keterpaduan antar seluruh unsur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui upaya-upaya penanganan konflik sosial.

    “Dalam menangani konflik sosial ini kuncinya ada pada deteksi dini dan koordinasi, maka dari itu perlu peran dari pemerintah daerah, pemda harus bergerak cepat,” tandas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…