Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Penyelenggara Pemilu dari Parpol Berpotensi Bahayakan Negara

  • Wacana penyelenggara pemilu berasal dari partai politik mencederai semangat independensi, netralitas dan ketidakberpihakan yang menjadi prinsip utama penyelenggara pemilu.

    Bahkan, wacana penyelenggara pemilu diisi anggota partai politik dapat berpotensi membahayakan bangsa dan negara. Hal ini lantaran potensi deadlock dalam setiap pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun lokal akan sangat tinggi.

    "Bila utusan atau orang parpol yang menjadi penyelenggara pemilu maka potensi deadlock dalam setiap pengambilan keputusan, baik nasional maupun lokal, akan sangat tinggi. Tentu ini sangat membahayakan situasi politik dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan," kata Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, di Jakarta, Sabtu (25/3).

    Jojo membayangkan, Pilpres akan dibubarkan jika terjadi deadlock lantaran pemenangnya bukan berasal dari parpol pengusung mayoritas anggota KPU dan Bawaslu. Akibatnya, konflik horisontal berupa kerusuhan sosial dapat terjadi.

    Lebih dari itu, akan terjadi konflik vertikal dengan pengambilalihan kekuasaan secara paksa atau kudeta karena adanya kevakuman kekuasaan.

    "Bayangkan bila Pilpres hasilnya deadlock karena pemenangnya bukan dari parpol pengusung mayoritas anggota KPU-Bawaslu, bisa bubar itu pilpres," kata Jojo.

    "Dampaknya mengerikan. Bisa konflik horisontal, berupa kerusuhan sosial. Dan bisa konflik vertikal, berupa pengambilalihan kekuasaan secara paksa (kudeta) karena kevakuman kekuasaan akibat deadlock," ungkapnya.

    Untuk itu, Jojo menegaskan, wacana penyelenggara pemilu berasal dari Parpol harus dihentikan. Menurutnya, berwacana tanpa analisis mendalam dan komprehensif adalah bahaya tersendiri dalam penyusunan UU politik atau penyelenggara pemilu.

    "Bisa berdarah-darah lagi kita nanti. Mereka yang mewacanakan KPU dan Bawaslu dari parpol tidak memiliki kepekaan yang jauh ke depan dalam melihat potensi-potensi bahayanya terhadap bangsa dan negara," tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…