Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Dampak Penundaan Fit and Proper Test Penyelenggara Pemilu

  • Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengungkapkan sejumlah dampak jika fit and proper test (FPT) penyelenggara pemilu oleh DPR ditunda atau berlarut-larut. Padahal, kata Sunato, pemerintah telah menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada DPR.

    "Nama-nama calon penyelenggara pemilu sudah diserahkan DPR, namun belum ditindaklanjuti oleh DPR. Sikap DPR ini jelas akan membuat proses pelaksanaan pemilu akan datang menjadi lebih kompleks dan rumit," ujar Sunanto di acara diskuai bertajuk "DPR Labrak Konstitusi" di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

    Sunanto menyebutkan empat dampak negatif jika fit and proper test penyelenggara pemilu ditunda. Pertama, kata dia, terbengkelai proses tahapan pemilu 2019, jika merujuk pengalaman proses Pemilu 2019 dan merujuk ketentuan yang disusun oleh pemerintah di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas, tahapan Pemilu 2019 mesti sudah dimulai pada Juni 2017.

    "Keharusan ini berangkat dari adanya ketentuan bahwa tahapan pemilu selambat-lambatnya dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara," jelas dia.

    Kedua, kata dia, belum diprosesnya usulan pemerintah untuk memilih penyelenggara pemilu akan menabrak dan memperlambat terbentuknya struktur penyelenggara di tingkat provinsi, yaitu ada 25 KPU provinsi dan 26 Bawaslu provinsi yang akan berakhir 2018. Padahal, pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

    "Ketiga, peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu akan juga terhambat apalagi sampai saat ini juga RUU Pemilu juga belum mendekati kata untuk diundangkan. Peraturan-peraturan ini sangat signifikan untuk suksesnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu," ungkap dia.

    Terakhir, lanjut Sunanto, DPR rawan digugat jika penyelenggara pemilu tidak segera dipilih. Berdasarkan Pasal 15 UU Penyelenggara Pemilu disebutkan proses pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.

    "Ada dua implikasi jika DPR melewati masa 30 hari, yakni produk hasil fit and proper test atau FPT nantinya rawan gugatan, utamanya bagi yang tidak lolos karena proses FPT tidak prosedural dan Ketua DPR bisa digugat oleh calon penyelenggara pemilu jika dalam waktu 30 hari belum di-FPT sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…