Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keuangan Parpol Diminta Lebih Transparan

  • Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri mengadakan Rapat koordinasi (Rakornas) bertempat di Provinsi Kalimantan Timur, Senin (6/3).

    Rakornas terkait dengan pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Rakornas yang dibuka langsung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo ini bertemakan “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol”.

    Soedarmo menjelaskan Kemendagri akan memperkuat kelembagaan fungsi dan peran partai politik. Mendukung hal tersebut, pemerintah menurut dia bersama dengan DPR RI juga akan melakukan penyempurnaan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 sekaligus perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik.

    Soedarmo menekankan untuk adanya transparansi dalam manejemen partai politik.  Soedarmo mengungkapkan segala sesuatu mengenai pemasukan dan pengeluaran partai politik harus bersifat terbuka.

    “pemasukan dan pengeluaran segala bentuk kegiatan parpol harus terbuka dan diketahui pengurus maupun anggota parpol, tidak hanya itu tetapi juga wajib disampaikan kepada simpatisan/konstituen parpol tersebut,” ungkap Soedarmo di Balikpapan, belum lama ini.

    Soedarmo berharap dengan adanya penguatan dan transparansi kelembagaan partai politik dapat menciptakan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif.

    Sebagai informasi, sumber keuangan parpol sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 34 ayat (1) menyebutkan keuangan partai politik dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

    Turut hadir dalam rakornas ini Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Bahtiar, Kepala kesbangpol Provinsi dan kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.


    Files Download :

Related Posts