Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Peran Politik Perempuan Kota Cirebon Diapresiasi Kemendagri, tapi Tetap Perlu Ditingkatkan

  • Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar sosialisasi peran perempuan dalam ruang politik. Kegiatan diselenggarakan di kampus Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Mahardika Jalan Sekar Kemuning Cirebon, Kamis (9/3)

    Pantuan cirebonplus.com, hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kemendagri, Ketua DPRD Kota Cirebon H Edi Suripno, Sekretaris KPA, dan perwakilan ormas. Mayoritas adalah kaum Hawa.

    Dalam kesempatan itu Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Daerah Direktorat Jendral Kewaspadaan Nasional Politik Umum Dalam Negeri, Nika Sarmoria Saragi mengatakan, pertemuan ini merupakan inisiatif ormas Abdi Negara bekerjsama dengan Kemendagri. Momentumnya adalah Hari Wanita Internasional.

    “Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia perpolitikan,” kata Nika di hadapan para peserta.

    Menurutnya, tujuan dari sosialisasi adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya). Tantangan ke depan terhadap dunia perpolitikan perempuan luar biasa bedar.

    Oleh karenanya dengan program tersebut diharapkan bisa menyiapkan generasi-generasi muda perempuan yang lebih bagus lagi kualitasnya. Program strategis ini menjadi agenda rutin kementeriannya.

    “Jadi seluruh ormas yang terdaftar di Kementrian Dalam Negeri bekerjasama melakukan sosialisasi dalam program ini,” tuturnya.

    Tentang pandangannya soal peran perempuan dalam kanca politik, khususnya Kota Cirebon, wanita murah senyum itu mengacungkan jempol. Sejauh ini banyak berkiprah dan luar biasa.

    “Terbukti di wilayah Cirebon hampir setiap dapil perempuan sudah tampil dan terpilih jadi wakil rakyat,” tandasnya.

    Pihaknya berharap ke depan dapat terbentuk generasi-generasi perempuan yang luar biasa. “Harus lebih baik lagi, baik dalam tugas profesional maupun di kanca berpolitik,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.