Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Empat Pandangan Mengemuka dalam Pembahasan Pansus RUU Pemilu

  • Pasal terkait ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold) dalam Pemilu 2019 menjadi salah satu materi krusial yang sedang dibahas dalam Pansus RUU Pemilu di DPR.

    Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, sejauh ini ada empat pandangan yang mengemuka dalam pembahasan RUU Pemilu di tingkat Pansus. Pertama, beberapa partai politik (parpol) mengusulkan syarat presidential threshold adalah parpol atau gabungan parpol yang mendapat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah pemilu.

    Usulan ini, kata Amali, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

    "Pandangan kelompok partai kelompok pertama ini sama dengan pandangan dari pemerintah," ujar Amali melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (7/3/2017).

    Amali menuturkan, angka presidential threshold di atas juga dipakai dalam Pilpres 2014 yang memunculkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara calon lainnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung koalisi Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP.

    Kedua, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan Partai Hanura mengusulkan agar presidential threshold dihapus. Sehingga, tiap-tiap partai politik peserta Pemilu 2019 berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya.

    Ketiga, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar ketentuan presidential threshold adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mendapat minimal 7% kursi di DPR dan atau 3,5% suara sah dalam pemilu.

    Pandangan keempat disampaikan oleh PPP yang mengusulkan ketentuan presidential threshold sebesar 25% kursi di DPR atau 25% suara pemilu. Amali menilai, berbagai pandangan di atas akan mengerucut pada dua alternatif pilihan. Menetapkan presidential threshold yang sama dengan Pemilu 2014 atau menghapus persyaratan calon pendukung.

    "Apapun yang dipilih, bagi saya UU Pemilu yang dihasilkan nanti harus menjadi instrumen efektif dalam menjaga kontestasi politik berjalan demokratis dan hasilkan pemimpin amanah," ucap Amali.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…