Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

3 Syarat Profesionalisme Penyelenggara Pemilu

  • Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2015 lalu menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu persoalan mendasar adalah persoalan yang terkait kerja-kerja Penyelenggara Pemilu Ad-hoc di lapangan. Di KPU, Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan serta KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)

    (ppk). Sementara di Badan Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu Ad-hoc mulai dari Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat kota atau kabupaten, kecamatan, hinga pengawas di tingkat TPS.

    Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, bagi KPU, terdapat tiga hal penting untuk membentuk Penyelenggara Pemilu Ad-hoc yang profesional, kredibel dan bertanggungjawab. Ketiga hal itu berkaitan dengan rekrutmen, pembekalan, dan kontrol. Dalam proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu Ad-hoc dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat secara luas di tingkat kabupaten dan kota masing-masing.

    "Untuk (rekrutmen) KPPS, satu tingkat di atasnya berkonsultasi, meminta pendapat, dengan desa atau kelurahan. Dalam UU nomor 10 tahun 2016 tidak ada lagi ketentuan diusulkan oleh Kades atau lurah. Ini jadi modal untuk menjaga independensi," kata Hasyim dalam Ngopi (Ngobrolin Pemilu Indonesia), di Kantor Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jakarta, Selasa (17/3).

    Lebih jauh, Hasyim mengatakan, sejak gelaran Pilkada serentak 2015 KPU menerbitkan aturan yang membatas masa jabatan anggota KPPS hanya dua periode. Dikatakan, regulasi ini dibuat KPU lantaran adanya masukan mengenai persoalan kinerja KPPS yang berdampak pada kepercayaan publik.

    "Saya yakini tidak semua, tapi karena usulan-usulan atau pandangan ini ada dimana-mana, maka KPU buat kebijakan itu," jelasnya.

    Menurut Hasyim, setelah pelaksanaan dua Pilkada serentak ini, aturan tersebut perlu untuk dievaluasi kembali. Hal ini lantaran adanya kesulitan untuk mencari orang yang bersedia menjadi KPPS.

    "Perlu evaluasi menyeluruh. Apakah perlu dipertahankan atau diubah. Evaluasi ini tidak berdasar asumsi tapi real dihadapi KPPS," katanya.

    Sementara, berkaitan dengan pembekalan atau peningkatan kapasitas kelembagaan maupun anggota KPPS, Hasyim mengatakan, KPU terus berupaya memutakhirkan sosialisasi kepada para anggota KPPS. Hal ini karena aturan Pilkada atau Pemilu yang berubah dari waktu ke waktu.

    "Menyadari itu dilakukan sejumlah langkah-langkah yang diambil. Bimbingan teknis secara berkesinambungan, dan berjenjang. Disiapkan buku-buku pedoman, dan CD agar dapat ditontong jika membaca relatif membutuhkan waktu yang lebih," jelasnya.

    Namun, Hasyim mengakui, bagi penyelenggara Ad-hoc yang telah bertugas sebelumnya, sosialisasi dan bimbingan teknis ini tak dianggap penting. Mereka menilai bimbingan teknis yang dilakukan sama dengan bimbingan teknis sebelumnya.

    "Kalau ada sikap begini yang menggampangkan, atau meremehkan hal yang baru, penyesuaian hal yang baru akan jadi problem," ungkapnya.

    Hasyim pun mencontohkan putaran pertama Pilkada DKI. Dikatakan, isu-isu yang mencuat mengenai surat suara kurang di TPS, pelayanan kepada pemilih yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar di DPT, dan lainnya tidak akan terjadi jika anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis.

    "Pemahaman Penyelenggara Pemilu, jadi catatan utama. Penyegaran, dan pembekalan jadi penting karena ada perubahan-perubahan regulasi," katanya.

    Sementara terkait kontrol, Hasyim mengatakan terdapat berbagai instrumen untuk mengawasi dan mengontrol kinerja PPK hingga KPPS. Selain masyarakat, dan LSM pemantau pemilu, pengawasan juga dilakukan Panitia Pengawas sesuai tingkatannya.

    "Jadi kuncinya ada tiga, proses rekrutmen, pembekalan atau peningkatan kapasitas, dan pengendalian atau kontrol dengan berbagai macam instrumen," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…