Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingin Pelatikan Kada Terpilih Dilakukan Serentak

  • Seiring dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, Menteri Dalam Negeri berharap untuk bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah (Kada) terpilih secara serentak juga di 101 daerah penyelenggara pilkada di Indonesia.

    “Diharapkan Serentak karena pelaksanaan pilkadanya dilakukan serentak di 101 daerah di Indonesia,” kata Mendagri Tjahjo usai peringatan HUT ke 67 dan HUT ke-55 Satuan Linmas yang digelas secara nasional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3/2017).

    Menurutnya, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah gugatan yang diajukan sejumlah pasangan calon.

    “Kita tunggu putusan MK untuk sejumlah pengaduan yang sedang diproses,” kata Mendagri lagi.

    Ia menjelaskan bahwa unuk saat ini, MK tengah melakukan pemeriksaan mendetail terhadap ugataan-gugatan yang diajukan tersebut.
    Namun demikian, ia juga menyebutkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari lalu berjalan aman. Dan terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, itu akan menjadi evaluasi tersendiri.

    “Penggunaan hak pilih masyarakat yang terhambat di Pilkada Serentak 2017 menjadi evaluasi KPU dan Kemendagri, termasuk nantinya pada persiapan Pileg dan Pilpres 2019,” ucap Menteri Tjahjo seperti dilansir laman Kemendagri.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…