Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pelantikan Hasil Pilkada Serentak Masih Tunggu MK

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar di 101 daerah, akan dilakukan serentak.

    "Kalau bisa, serentak (pelantikan hasil Pilkada 2017,red). Tapi kami menunggu hasil dari MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Tjahjo di sela-sela peringatan ulang tahun ke-67 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/3).

    Menurut Tjahjo, hasil dari MK sangat dibutuhkan karena sampai Kamis (2/3) kemarin, terdapat 49 gugatan perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK. Dengan rincian, 45 gugatan hasil pemilihan bupati/wali kota dan empat hasil pemilihan gubernur.

    "Kini MK sedang mengklarifikasi secara detail, sesuai persyaratan memenuhi atau tidak. Kami akan menunggu sambil menunggu putaran kedua (Pilkada DKI,red)," ucap Tjahjo.

    Meski belum mengetahui kapan pelantikan serentak akan dilaksanakan, namun secara prinsip kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, Pilkada 2017 berlangsung aman dan tertib. Walau diakui, ada beberapa pelaksanaan pilkada yang belum berlangsung sempurna. Khususnya terkait penggunaan hak masyarakat.

    "Nanti hasil evaluasi KPU dan Kemendagri untuk persiapan Pilkada 2018, kemudian pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak 2019," pungkas mantan anggota DPR ini.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…