Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Di Daerah, Parpol Tak Pentingkan Agama si Kandidat

  • Pada putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta, partai-partai Islam terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gencar menyerukan agar memilih pemimpin yang seiman. Hal ini bertolak belakang dengan sikap partai-partai tersebut di 22 daerah lainnya yang justru mengusung calon non-muslim.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, ikatan koalisi partai politik di daerah tak mementingkan fragmentasi agama dan kesukuan calon kepala daerah yang bakal diusung dan didukung.

    Partai politik, termasuk partai berbasis agama lebih mengedepankan peluang untuk memenangkan kontestasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap sikap partai-partai Islam di Papua yang mendukung calon nonmuslim.

    "Ikatan koalisi politik lokal lebih mengedepankan peluang untuk menang ketimbang fragmentasi agama dan kesukuan. Di Papua partai-partai Islam mendukung calon nonmuslim di Pilkada karena kepentingannya bukan lagi fragmentasi agama dan suku, namun sudah bergeser pada koalisi untuk pemenangan pilkada," kata Titi kepada SP, Kamis (2/3).

    Titik menyatakan, koalisi politik di Pilkada sangat lentur dan cair, bahkan melampaui sekat-sekat suku, ras, dan agama. Dicontohkan, di wilayah Indonesia timur, seolah telah menjadi konsensus bahwa pasangan calon merupakan perpaduan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama.

    "Misalnya kalau calon gubernur di Papua Barat Kristen, biasanya wakilnya muslim," katanya.

    Demikian juga di Maluku juga terjadi hal yang sama. Sementara di Sumatera, partai politik biasanya memadukan suku Melayu dan non-Melayu. Jika calon kepala daerahnya dari suku Melayu, wakilnya dari non-Melayu atau Jawa yang di Sumatera Utara disebut Pujakesuma, putra Jawa Keturunan Sumatera.

    "Percampuran agama dan suku dipakai sebagai katalisator konflik di daerah untuk membangun harmonisasi antar warga di daerah bersangkutan," katanya.

    Terkait memanasnya suhu politik di Jakarta, Titi mengatakan, isu agama hanya menjadi faktor ikutan dan bukan faktor determinan. Sejauh ini, Titi melihat faktor utama memanasnya suhu politik lebih kepada kompetisi antara calon.

    "Saya lebih melihat agama hanya faktor ikutan atas kompetisi pemenangan pilkada DKI Jakarta 2017. Agama bukan faktor determinan dalam Pilkada DKI Jakarta, faktor determinannya adalah kompetisi antar calon," jelasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…