Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dorong Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019

  • Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dan marjinal di Hotel Grage Yogyakarta, 2 Maret 2017.

    “Diskusi ini mengusung tema partisipasi perempuan dan marjinal dalam mendukung agenda demokrasi pemilu serentak 2019,” ujar Direktur Politik Dalam Negeri DR. Drs. Bahtiar, M.Si, saat dihubungi JPNN.com

    Diketahui, pemilu 2019 merupakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, serta  DPRD Kabupaten/Kota.

    Kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dan marjinal ini dihadiri perwakilan dari ormas/lembaga perempuan dan kelompok marjinal.

    Selain Bahtiar, pembicara lain yang memyampaikan materi antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Yogyakarta Agung Supriyono, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Yogyakarta Sukamto, Kompol Widya dari Polresta Yogyakarta, dan Suhartanto (akademisi).


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…