Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Pemilu Alot

  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengakui jika pembahasan Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu antara pemerintah dan fraksi-fraksi di parlemen belum ada kata sepakat. Bahkan, dalam pembahasan kemarin di Hotel Intercontinental Jakarta, pembahasan alot.

    “Belum ada (kesepakatan), tapi sudah mengerucut sudah, 5 opsi dari seluruh fraksi yang ada sudah dua atau tiga,” kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (20/2). Rapat kemarin, dilakukan secara maraton. Namun memang, belum ada kesepatan. Hanya saja, isu-isu krusial sekarang sudah mengerucut.

    Tinggal pembahasan lanjutan di tingkat Panja atau Panitia Kerja. Tjahjo pun berharap, dalam pembahasan berikutnya sudah ada kesepakatan. “Saya kira belum ada keputusan ya, tapi setidaknya tinggal dua atau tiga opsi, dua atau tiga opsi itulah yang akhirnya dibawa ke Panja, Sehingga memudahkan Panja untuk menyamakan persepsi,” katanya.

    Isu krusial yang cukup alot, ungkap Tjahjo, terkait dengan parliamentary treshold. Ada fraksi yang ingin, parliamentary treshold ditetapkan 7 sampai 10 persen, tapi juga yang minta maksimal mentok di angka 5 persen. Namun ada juga yang ingin 3,5 persen.

    “Tapi yang penting ada peningkatan, soal peningkatan setengah enggak ada masalah, yang penting ada peningkatan kualitas,” ujarnya. Terkait pemilihan presiden juga belum ada kata sepakat, kata Tjahjo.

    Masih ada yang ingin ambang batas atau treshold untuk pemilihan presiden tetap dipertahankan. Namun juga ada yang mendesak, sebaiknya ambang batas ditiadakan atau ditetapkan nol persen. “Kemudian mengenai pemilihan presiden dan wapres ke depan, apakah 0 persen ataukah harus ada.

    Intinya kesepakatan semua yang saya tangkap, sepakat dalam upaya untuk membangun sebuah sistem yang kokoh yang baku, nah sistem yang kokoh dan baku ini untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, itu semua sepakat,” tuturnya.

    Prinsipnya, semua fraksi partai sepakat kata Tjahjo, RUU Pemilu yang sedang dibahas untuk membangun pemerintahan presidensil multipartai yang kuat. Semua juga sepakat pemilihan legislatif dan presiden, titik beratnya kepada kedaulatan partai.

    Artinya kedaulatan partai harus dihargai. “Tapi pemerintah disamping tetap memperhatikan ini bagian dari kedaulatan parpol tapi juga aspirasi masyarakat yang lain juga harus ditampung,” katanya.

    Debat Keras

    Rapat kemarin di Hotel Intercontinental, lanjut Tjahjo memang berlangsung alot. Bahkan terjadi perdebatan yang keras antar fraksi. Masing-masing fraksi bersikukuh dengan argumennya. Rapat pun harus dilakukan sampai dini hari. “Tiga hari tiga malam sampai jam 12 malam ini, ada lima isu.

    Setahu saya itu sistem, soal ambang batas parlemen, persyaratan pemilihan presiden, dapil. Dapil kursi diserahkan kepada pemerintah, tambahannya sih enggak banyak ya tapi daerah otonom kayak Kaltara itu kan pecahan Kaltim. Kalau Kaltim dikurangi yang sudah pas, mungkin tambahan Kaltara,” katanya.

    Rapat juga kata Tjahjo membahas soal ‘harga’ kursi. Lalu dibahas pula soal usulan Kepri yang meminta tambahan kursi. Kemudian yang dibahas dalam rapat terkait dengan konversi suara yang harus memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan harus ada.

    Dan disepakati oleh semua, bahwa aspek kewilayahan dan geografis mesti diperhatikan. “Seperti di Sumut itu ada satu Dapil sembilan belas kabupaten, ini kan tidak rasional, bayangkan kita ngurusi 3 kabupaten saja nyut-nyutan apalagi 19. Di NTT itu jarak antar dapilnya itu pulau-pulau kan kasihan sekali akhirnya tak ke jangkau semua.

    Jadi antara dapil dengan pertimbangan tadi diserahkan ke pemerintah mau nyusun konsepnya, mau dibahas,” urainya. Meski rapat berlangsung alot, Tjahjo yakin target penyelesaian RUU bisa sesuai jadwal. Memang belum ada kesepakatan.

    Tapi setidaknya isu-isu yang dibahas sekarang sudah mengerucut. Rapat sendiri diwarnai perdebatan keras. Masing-masing pihak mempertahankan argumentasinya. Namun semuanya dalam semangat untuk memperkuat sistem demokrasi dan pemerintahan ke depan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…